LUBUKPAKAM, Sumutpos.jawapos.com– Pergeseran anggaran APBD senilai Rp503 miliar di Kabupaten Deliserdang menjadi sorotan Aliansi Cipayung Plus. Ratusan mahasiswa mendatangi Kantor Bupati Deliserdang, Selasa (28/10) sore, mendesak transparansi penggunaan anggaran sekaligus meminta aparat penegak hukum (APH) memeriksa kebijakan tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Aksi yang melibatkan gabungan organisasi mahasiswa itu sempat memanas. Adu argumen antara mahasiswa dan Inspektur Kabupaten Deliserdang H. Edwin Nasution memicu aksi saling dorong dengan petugas pengamanan di halaman kantor bupati.
Ketegangan bermula ketika jawaban Edwin terhadap orasi mahasiswa dinilai bernada tinggi. Ketua KAMMI Deliserdang Syaripudin Latif Hasibuan kemudian meminta pejabat tersebut menyampaikan penjelasan dengan nada yang lebih tenang.
“Pak Edwin yang buat nada tinggi. Kalau bapak menjawabnya dengan nada rendah, stabil, kita tidak akan terpancing, Pak,” ujar Syaripudin dari atas mobil komando.
Ia menegaskan, mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan mencari keributan. Karena itu, ia meminta semua pihak menjaga emosi agar tuntutan yang disampaikan tetap menjadi fokus aksi.
Baca Juga: Studi 300 Ribu Orang Ungkap Rahasia Kebahagiaan Kaum Single
Setelah sempat terlibat adu argumen, Edwin dilerai sejumlah pegawai Pemkab Deliserdang dan dibawa masuk ke halaman kantor bupati.
Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., yang turun langsung ke lokasi, berupaya menenangkan massa. Ia kemudian mempersilakan Kepala Dinas Pendidikan Deliserdang A. Fitrian Syukri memberikan penjelasan bahwa Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo sedang tidak berada di kantor.
Setelah situasi mereda, Edwin kembali menemui mahasiswa dan menyampaikan permintaan maaf karena sempat terpancing emosi.
Dalam kesempatan itu, ia menyebut realisasi pergeseran anggaran dari total Rp503 miliar telah mencapai Rp493.851.247.000 atau sekitar Rp493,85 miliar. Edwin juga menyatakan pergeseran tersebut tidak memerlukan persetujuan DPRD.
“Rp503 miliar itu tidak perlu persetujuan DPRD. Enggak usah dipolitik lagi. Pimpinan DPRD sudah ke Jakarta, sudah meminta klarifikasi, sudah jelas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Edwin saat menanggapi desakan mahasiswa. Namun, tuntutan utama Cipayung Plus tetap pada keterbukaan dasar hukum, rincian program, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran agar dapat diperiksa secara objektif.
Soroti Anggaran Median Jalan Menuju Kualanamu
Persoalan pergeseran anggaran bukan satu-satunya yang dipersoalkan mahasiswa. Mereka juga mempertanyakan penggunaan APBD sebesar Rp800 juta untuk pengerjaan median jalan di Jalan Sultan Serdang, jalur arteri menuju Bandara Internasional Kualanamu, yang disebut dikerjakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru).
Orator aksi Shandy Saragih mempertanyakan alasan anggaran daerah digunakan untuk pekerjaan pada ruas jalan yang disebutnya berstatus jalan nasional. Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya menjelaskan dasar hukum dan kewenangan yang melandasi penggunaan anggaran tersebut.
Shandy membandingkan proyek itu dengan kebutuhan infrastruktur lain di Deliserdang yang menurutnya masih mendesak, mulai dari perbaikan jalan kabupaten, rehabilitasi sekolah, hingga pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu).
“Itu diperbaiki pakai anggaran APBD, sedangkan jalan itu adalah jalan nasional. Pak, kenapa pakai APBD?” serunya.
Baca Juga: Sumpah Pemuda ke-98, Wali Kota Tebingtinggi Tekankan Patriotisme dan Kepedulian Sosial
Ia menegaskan, Cipayung Plus tidak menolak pembangunan. Mahasiswa justru menginginkan pembangunan Deliserdang berjalan lebih merata, dengan alokasi anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Shandy juga menyinggung potensi Deliserdang dari sisi pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, potensi tersebut semestinya dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan pembangunan, bukan sekadar menjadi dasar klaim kemajuan daerah.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami ingin Kabupaten Deliserdang ini menjadi kabupaten yang besar dan maju. Jangan klaim saja, Pak, Deliserdang sehat,” katanya.
Program Ibu JELITA hingga Nasib 2.341 Guru PPPK
Sorotan mahasiswa turut mengarah pada program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Deliserdang bernama Ibu JELITA, singkatan dari Jujur, Energik, Loyal, Intelektual, Tangguh, dan Amanah.
Shandy mempertanyakan dasar pembentukan dan penggunaan anggaran program tersebut. Ia menilai pencantuman nama yang dikaitkan dengan Ketua TP-PKK Deliserdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, berpotensi menimbulkan persoalan personalisasi kekuasaan.
Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah daerah membuka informasi mengenai pihak yang menginisiasi program, dasar kebijakan, serta sumber dan penggunaan anggarannya.
Persoalan lain yang mencuat ialah nasib 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ketua HMI Deliserdang Freddy Dermawan mempertanyakan besaran dan mekanisme pembayaran hak para guru tersebut.
Freddy mengatakan, pada periode Januari hingga April, para guru disebut belum menerima gaji karena pemerintah daerah beralasan belum adanya aturan yang menjadi dasar pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, ia menyoroti besaran yang disebut hanya Rp500 ribu untuk tiga bulan, disertai pemotongan pajak.
Ia juga mempersoalkan adanya permintaan agar para guru membuat video ucapan terima kasih kepada bupati setelah menerima pembayaran.
“Jangan kau rendahkan hak dan martabat guru,” tegas Freddy.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan hak para guru dibayarkan secara penuh sesuai ketentuan dan tepat waktu. Bagi mahasiswa, persoalan tersebut menyangkut bukan hanya besaran penghasilan, tetapi juga penghargaan terhadap profesi guru.
Freddy turut menyinggung citra Deliserdang yang belakangan menjadi sorotan pemberitaan. Ia berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terhadap berbagai persoalan yang dipersoalkan masyarakat.
Sembilan Tuntutan Cipayung Plus
Aksi tersebut diikuti Ketua HMI Deliserdang Freddy Dermawan, Ketua HIMMAH Deliserdang Hafizh Ayatullah, Ketua IMM Deliserdang Arief Perdiansyah, Ketua KAMMI Deliserdang Syaripudin Latif Hasibuan, serta Ketua Umum GMNI Deliserdang Ronald Simatupang.
Aliansi Cipayung Plus menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemkab Deliserdang. Inti tuntutan mereka mencakup keterbukaan kebijakan anggaran, audit realisasi pergeseran APBD, evaluasi program pemerintah, pemenuhan hak guru, hingga penyelidikan dugaan keracunan dalam kegiatan Hari Santri Nasional.
Pertama, mereka mendesak Pemkab Deliserdang membuka dasar hukum, rincian program, sumber anggaran, serta realisasi kebijakan pergeseran APBD sekitar Rp503 miliar.
Baca Juga: Diduga Hina Agama Kristen saat Live TikTok, Polda Sumut Tetapkan RDLG Tersangka
Kedua, massa meminta audit menyeluruh terhadap realisasi anggaran yang disebut mencapai Rp493,85 miliar. Audit tersebut diharapkan dapat menguji kesesuaian penggunaan anggaran melalui dokumen kontrak dan pertanggungjawaban keuangan yang bisa diakses serta diperiksa secara objektif.
Ketiga, mereka meminta pemerintah menghentikan orientasi anggaran yang dinilai elitis dan mengembalikan APBD pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Keempat, mahasiswa mendesak keterbukaan dasar hukum penggunaan APBD untuk pengerjaan jalan menuju Kualanamu yang disebut berstatus jalan nasional, guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Kelima, mereka meminta audit terbuka terhadap program Ibu JELITA, termasuk dasar kebijakan, proses inisiasi, dan penggunaan anggarannya.
Keenam, massa menuntut pembayaran hak 2.341 guru PPPK paruh waktu secara penuh dan tepat waktu.
Ketujuh, mereka mendesak penuntasan dugaan keracunan yang menimpa puluhan santri dan guru dalam kegiatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2026 di lingkungan Kantor Bupati Deliserdang. Mahasiswa meminta pemeriksaan medis dan laboratorium dilakukan secara transparan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.
Baca Juga: Survei Akreditasi KARS 2026, RSUD Djoelham Binjai Perkuat Mutu dan Keselamatan Pasien
Dua tuntutan lainnya menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah daerah serta penegakan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran dalam penggunaan anggaran maupun kebijakan yang dipersoalkan.
Aliansi Cipayung Plus menegaskan, apabila penelusuran menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, pelanggaran administratif, potensi kerugian keuangan daerah, atau tindak pidana, aparat penegak hukum dan lembaga berwenang harus menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum.
Bagi mahasiswa, tuntutan tersebut bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen anggaran. Mereka meminta agar setiap kebijakan yang menggunakan uang publik dapat dijelaskan dasar, tujuan, dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. (btr/han)
Editor : Johan Panjaitan