sumutpos.jawapos.com - Beredar informasi yang menyebut Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan tingkat kemiskinan tertinggi berdasarkan grafik berbasis data World Bank 2026, dengan angka mencapai 64,2 persen. Angka tersebut kemudian ramai diperbincangkan karena dianggap menggambarkan kondisi kemiskinan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Melansir Instagram @cretivox, Minggu (6/9/2026), namun, angka 64,2 persen tersebut perlu dipahami dalam konteks yang tepat. Data itu bukan menggunakan definisi kemiskinan yang selama ini dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan mengacu pada standar kemiskinan internasional yang digunakan World Bank untuk membandingkan kondisi ekonomi antarnegara.
Dalam laporan Macro Poverty Outlook, World Bank menggunakan garis kemiskinan sebesar US$8,30 per orang per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021 untuk kategori negara upper-middle income. Dengan standar tersebut, jumlah penduduk yang masuk dalam kelompok rentan secara ekonomi menjadi lebih besar dibandingkan pengukuran kemiskinan nasional.
Baca Juga: Komoditas Sumut Potensial untuk Ekspor, Hanya Belum Ketemu Pasar
Artinya, angka 64,2 persen tidak berarti bahwa 64,2 persen masyarakat Indonesia berada dalam kondisi miskin menurut ukuran pemerintah Indonesia. BPS memiliki metodologi sendiri dalam menghitung kemiskinan, yaitu berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan melalui garis kemiskinan nasional.
Perbedaan metode inilah yang membuat angka kemiskinan dari lembaga internasional dan nasional tidak bisa dibandingkan secara langsung. Standar World Bank lebih banyak digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan kerentanan ekonomi dalam skala global.
Di sisi lain, data tersebut juga menunjukkan adanya persoalan ketimpangan ekonomi. Indonesia memiliki kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi yang masuk dalam kategori Desil 10, yaitu 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi paling baik.
Baca Juga: PLN UID Sumut Resmikan Program Budidaya Jamur Tiram Berbasis Listrik
Kondisi ini menggambarkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya mengenai jumlah penduduk berpenghasilan rendah, tetapi juga bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.
Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses terhadap layanan dasar menjadi faktor penting untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah.
Dengan demikian, angka 64,2 persen dari World Bank tidak dapat diartikan secara sederhana bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk miskin. Angka tersebut lebih menggambarkan banyaknya masyarakat yang masih berada dalam kategori rentan secara ekonomi jika menggunakan standar internasional yang lebih tinggi.
Baca Juga: Sidang Waterfront City Samosir, Saksi Beberkan Fakta Pembayaran Proyek Dilakukan Sesuai Mekanisme
Perdebatan mengenai angka tersebut menjadi pengingat bahwa ukuran kemiskinan memiliki banyak perspektif. Selain melihat jumlah penduduk miskin, penting pula memperhatikan ketimpangan, daya beli, kualitas hidup, dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonominya.(lin)
Editor : Redaksi