sumutpos.jawapos.com – Pernyataan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, yang tidak setuju dengan gerakan boikot produk yang dianggap pro-Israel memicu beragam reaksi dari warganet di media sosial.
Dalam sebuah acara silaturahmi bersama pelaku usaha yang digelar di Jakarta pada Jumat (13/3/2026), Menag menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya seruan boikot produk yang dikaitkan dengan Israel dan Amerika Serikat.
Melansir Instagram @pandemictalks, Senin (16/3/2026), nenurutnya, aksi boikot tersebut bukanlah solusi untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, termasuk perang di Gaza. Ia menilai langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan dampak ekonomi di dalam negeri.
“Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sana. Boikot ini bukan jalan keluar,” ujarnya.
Menag juga mengungkapkan bahwa dampak boikot sudah dirasakan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia. Bahkan, ia menyebut sekitar 3.000 pekerja di sektor restoran cepat saji dilaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat menurunnya penjualan setelah muncul gerakan boikot.
Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat justru mengalami kerugian ganda.
“Di sana kita dibantai, di sini kita di-PHK. Umat Islam bisa rugi dua kali,” katanya.
Pernyataan tersebut kemudian ramai dibahas di berbagai platform media sosial. Sejumlah warganet menyampaikan kritik, sementara yang lain mencoba memahami alasan yang disampaikan Menag.
Beberapa komentar netizen yang ramai beredar di media sosial antara lain:
“Kalau bukan boikot, lalu masyarakat harus bagaimana menunjukkan solidaritas untuk Palestina?” tulis seorang pengguna X.
“Yang boikot rakyat, yang rugi pekerja lokal. Ini memang dilema,” komentar netizen lainnya.
Baca Juga: Warga STM Hilir Tangkap Terduga Pengedar Sabu, Diserahkan ke Intel Kodim 0204/DS
“Solidaritas tetap penting, tapi pemerintah juga harus melindungi pekerja di dalam negeri,” ujar pengguna media sosial lain.
Ada pula warganet yang menilai pernyataan tersebut kurang sensitif terhadap sentimen masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina.
“Pernyataan pejabat harusnya lebih berpihak pada kemanusiaan,” tulis seorang netizen.
Di sisi lain, beberapa pengguna media sosial menilai pernyataan Menag cukup realistis karena mempertimbangkan dampak ekonomi di Indonesia.
Perdebatan di ruang publik pun terus bergulir, memperlihatkan bagaimana isu boikot produk yang dikaitkan dengan Israel masih menjadi topik sensitif dan memunculkan berbagai sudut pandang di masyarakat.(lin)
Editor : Redaksi