sumutpos.jawapos.com – Nama Indri Wahyuni mendadak menjadi perhatian publik setelah polemik penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 viral di media sosial.
Melansir Instagram @pandemictalks, Selasa (12/5/2026), dalam video yang beredar luas di TikTok, Instagram, hingga X, terlihat perdebatan antara peserta dari SMAN 1 Pontianak dengan dewan juri. Kontroversi muncul karena dua tim memberikan jawaban dengan substansi yang sama, namun memperoleh penilaian berbeda.
Salah satu juri disebut menilai jawaban peserta tidak dapat diterima karena masalah artikulasi atau pelafalan. Alasan inilah yang memicu gelombang kritik dari warganet yang menilai keputusan tersebut tidak objektif.
Indri Wahyuni diketahui merupakan pejabat di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan informasi resmi, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Dalam perannya, ia kerap terlibat dalam berbagai kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di sejumlah daerah.
Baca Juga: Rekonstruksi Kasus Pembunuhan di Labusel, Polisi Peragakan 12 Adegan untuk Ungkap Kronologi
Polemik bermula saat peserta diminta menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Regu dari SMAN 1 Pontianak menjawab dengan menyebut bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden.
Jawaban tersebut pada awalnya dianggap salah. Namun, tim lain yang menyampaikan inti jawaban serupa justru dinyatakan benar dan memperoleh poin. Perbedaan keputusan ini langsung memicu protes peserta dan guru pendamping.
Video insiden itu kemudian menyebar luas dan menuai respons keras dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan standar penilaian serta transparansi penyelenggaraan lomba yang seharusnya menjunjung sportivitas dan keadilan.
Buntut dari kontroversi tersebut, MPR RI melalui Sekretariat Jenderal menyampaikan permohonan maaf secara resmi. Lembaga itu juga menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam perlombaan tersebut sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian.
Baca Juga: Kajari Sergai Apresiasi FORWAKUM, Tegaskan Pentingnya Pers Profesional dan Berimbang
Ketua Komisi X DPR RI juga ikut menyoroti kasus ini dan meminta agar pertandingan diulang demi menjaga rasa keadilan bagi para peserta.
Setelah video perdebatan antara peserta dan dewan juri tersebar luas, kolom komentar di berbagai platform media sosial langsung dipenuhi kritik. Banyak warganet menilai keputusan juri tidak mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah kompetisi pendidikan.
Beberapa netizen menyoroti alasan “artikulasi” yang digunakan untuk menyalahkan jawaban yang secara substansi dinilai benar.
“Kalau isinya benar, seharusnya yang dinilai substansinya, bukan dicari-cari alasan untuk menyalahkan,” tulis seorang pengguna X.
Baca Juga: 65 Lansia Diwisuda, Bukti Semangat Belajar Tak Pernah Pudar di Pematangsiantar
“Anak-anak sudah belajar keras, jangan sampai semangat mereka runtuh karena penilaian yang tidak objektif,” komentar akun lainnya.
Ada pula yang menilai polemik ini justru mencoreng citra lembaga negara yang selama ini aktif menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
“Lomba tentang Empat Pilar, tapi nilai keadilannya malah dipertanyakan,” sindir salah satu netizen.
“Ini bukan sekadar soal lomba, tapi soal integritas. Kalau sejak sekolah anak-anak melihat ketidakadilan, bagaimana mereka percaya pada sistem?” tulis warganet lain.
Baca Juga: 65 Lansia Diwisuda, Bukti Semangat Belajar Tak Pernah Pudar di Pematangsiantar
Sebagian netizen juga memberikan dukungan kepada peserta dari SMAN 1 Pontianak yang dinilai tetap tenang dan berani mempertahankan argumentasi mereka di hadapan dewan juri.
“Salut untuk peserta yang berani menyampaikan protes dengan sopan dan cerdas,” ujar seorang pengguna Instagram.
“Menang atau kalah itu biasa, tapi keberanian memperjuangkan kebenaran jauh lebih penting,” tulis komentar lainnya.
Gelombang komentar tersebut terus berdatangan hingga akun resmi MPR RI ikut diserbu ribuan tanggapan. Mayoritas berharap evaluasi yang dilakukan benar-benar menghasilkan keputusan yang adil serta menjadi perbaikan untuk penyelenggaraan lomba di masa mendatang.(lin)
Editor : Redaksi