Nasional Metropolis Kesehatan Sumatera Utara Wisata & Kuliner Society Internasional Ekonomi

OJK: Tingkat Inklusi Ekonomi Syariah Masyarakat di Sumut Masih Rendah

Juli Rambe • Rabu, 11 Maret 2026 | 22:36 WIB

BERSAMA: Kepala Perwakilan OJK Sumut Khoirul Muttaqien bersama Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sumut Wan Nuzul dan jajaran di Kantor OJK Sumut, Medan. (Dok: istimewa)
BERSAMA: Kepala Perwakilan OJK Sumut Khoirul Muttaqien bersama Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sumut Wan Nuzul dan jajaran di Kantor OJK Sumut, Medan. (Dok: istimewa)

 

MEDAN, SUMUT POS- Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara (OJK Sumut), Khoirul Muttaqien menyampaikan, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumut yang tergolong kuat ternyata belum sepenuhnya menjamin keamanan finansial masyarakat. 

"Masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi keuangan masyarakat dengan pemanfaatan layanan keuangan yang tersedia," katanya dalam kegiatan Media Talk bertema 'Sinergi OJK dan Media dalam Mengawal Perkembangan Sektor Jasa Keuangan', di Kantor OJK Sumut, Medan, Selasa (10/3) sore. Kegiatan ini juga dibarengi dengan acara Berbuka Puasa Bersama (Bukber) wartawan Kota Medan.

Menurut Muttaqien, bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan sebenarnya sudah cukup baik, namun belum diikuti dengan tingkat inklusi atau pemanfaatan layanan keuangan secara optimal.

"Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Sumut tetap menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di Pulau Sumatera. OJK mencatat, Sumut memberikan kontribusi sekitar 23,54 persen terhadap total perekonomian di Pulau Sumatera," ujarnya.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumut tercatat mencapai sekitar Rp1.236 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih cukup kuat dan sejalan dengan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,11 persen.

Meskipun infrastruktur sektor jasa keuangan di Sumatera Utara tergolong lengkap, Khoirul menyoroti masih adanya tantangan dalam pemanfaatannya oleh masyarakat.

"Saat ini, di Sumut tercatat terdapat 57 bank umum, 49 Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS), 26 manajer investasi, serta 22 kantor cabang perusahaan sekuritas yang beroperasi di wilayah tersebut," imbuhnya.

Namun demikian ia menilai, keberadaan lembaga keuangan yang cukup banyak belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. "Literasi ekonomi syariah sebenarnya cukup tinggi, tetapi tingkat inklusinya masih rendah. Artinya masyarakat sudah mengetahui, namun belum semuanya memanfaatkan layanan keuangan syariah," sebutnya.

Ia menjelaskan, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah memahami produk keuangan, namun masih belum berani atau belum memiliki akses yang tepat untuk menggunakannya secara produktif. 

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, lanjut Muttaqien, OJK Sumut terus menggencarkan program edukasi keuangan kepada masyarakat di berbagai daerah. Sepanjang tahun 2025, OJK mencatat telah melaksanakan lebih dari 1.200 kegiatan literasi keuangan yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota di Sumut. Program edukasi tersebut tidak hanya membahas produk dan layanan keuangan, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari berbagai praktik keuangan ilegal.

"Fokus edukasi juga diarahkan pada upaya mencegah masyarakat menjadi korban investasi ilegal, pinjaman online ilegal, maupun praktik judi online," jelasnya.

Sasaran utama kegiatan literasi ini meliputi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, pelaku UMKM, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, agar mereka memiliki pemahaman yang cukup dalam mengelola keuangan secara bijak.

Menyambut momentum Ramadan 2026, OJK Sumut juga meluncurkan program khusus bertajuk Gerak Syariah (Gerakan Ramadan Keuangan Syariah). Program ini dirancang untuk mendorong peningkatan pemahaman sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Berbagai kegiatan akan digelar dalam program tersebut, antara lain podcast dan talkshow Ramadan, edukasi keuangan di pesantren, serta kegiatan sosial berbasis keuangan syariah.

"Tujuannya jelas, meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas akses layanan keuangan yang aman dan sesuai prinsip syariah," bebernya.

Melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan ini, OJK berharap masyarakat Sumatera Utara tidak hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan sektor jasa keuangan secara aman, bijak, dan produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan.

"Dengan sinergi antara OJK, media, dan masyarakat, diharapkan ekosistem sektor jasa keuangan di Sumatera Utara semakin sehat serta mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tandasnya. (dwi/ram)

 

Editor : Juli Rambe
#Edukasi ekonomi syariah #ekonomi syariah #OJK Sumut