Pemprovsu dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Pekerja Proyek, PPK Diminta Pastikan Kepesertaan

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja proyek konstruksi pemerintah daerah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Pemprov Sumut memperkuat sinergi untuk memastikan setiap tenaga kerja yang terlibat dalam proyek jasa konstruksi mendapatkan perlindungan sejak pekerjaan dimulai.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut dan Pemprov Sumut di Medan, Rabu (18/11). Dalam pertemuan itu, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP., secara tegas meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memastikan setiap paket pekerjaan jasa konstruksi telah mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Timur, perlindungan pekerja tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi proyek. Lebih dari itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup para pekerja ketika menghadapi risiko pekerjaan.
"Seluruh PPK agar memperhatikan dan memastikan setiap paket pekerjaan jasa konstruksi, pekerjanya telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, ketika proyek sedang berjalan, tenaga kerja mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," tegas Timur.
Ia menambahkan, landasan regulasi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah tersedia, termasuk melalui peraturan daerah. Karena itu, implementasinya harus benar-benar dijalankan oleh seluruh OPD. Pemprov Sumut berharap tidak ada lagi proyek pemerintah daerah yang melibatkan pekerja tanpa jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Kunto Wibowo, mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Utara saat ini baru mencapai 36,62 persen dari total pekerja. Angka tersebut menunjukkan masih luasnya ruang yang perlu dioptimalkan untuk memperluas perlindungan, baik bagi pekerja formal maupun informal.
Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan sekaligus memperluas edukasi dan sosialisasi, khususnya kepada pekerja sektor informal dan jasa konstruksi.
"Kami bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perlindungan pekerja, khususnya di sektor jasa konstruksi, bersama seluruh OPD yang menjadi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek di Provinsi Sumatera Utara," ujar Kunto.
Baca Juga: Epson Hadirkan Tiga EcoTank Terbaru, Desain Lebih Ringkas dan Efisiensi Tinta Jadi Andalan
Urgensi perlindungan tersebut semakin nyata jika melihat risiko kecelakaan kerja yang masih menjadi ancaman bagi pekerja. Kunto mengungkapkan, sepanjang 2026 tercatat 361.667 kasus kecelakaan kerja di Sumatera Utara. Data tersebut menjadi pengingat bahwa risiko kerja bukan sekadar kemungkinan, melainkan persoalan nyata yang dapat berdampak serius terhadap kondisi ekonomi pekerja dan keluarganya.



