MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan sorotan tajam terhadap penurunan signifikan dalam struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut Tahun Anggaran 2025. Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk segera memperkuat sektor pendapatan guna menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, H. Aswin Parinduri, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (23/9/2025), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, bersama para wakil ketua.
Penurunan APBD Capai Rp699 Miliar
Aswin memaparkan bahwa APBD Sumut 2025 yang semula diproyeksikan sebesar Rp13,2 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp699 miliar lebih atau sekitar 5,28 persen, sehingga total anggaran yang tersisa hanya Rp12,5 triliun lebih.
“Penurunan terbesar ini berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Aswin dalam pidatonya.
Menanggapi penurunan tersebut, Fraksi Golkar meminta Pemprov Sumut untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor.
“Kami memandang hal ini sebagai momentum penting untuk menguatkan pendapatan daerah. Sumber-sumber PAD yang belum tergali optimal harus dimaksimalkan,” katanya.
Fraksi Golkar juga menekankan agar penurunan anggaran tidak dijadikan alasan untuk menurunkan intensitas pembangunan, terutama pada sektor-sektor prioritas.
“Kami menekankan agar Pemprov tidak menurunkan keseriusannya dalam meningkatkan pembangunan di tengah menurunnya APBD,” tambahnya.
Sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap harus menjadi prioritas, dengan indikator pembangunan yang jelas dan terukur.
Golkar juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan di Sumut serta menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif.
“Ketersediaan pangan harus terjamin. Pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi agar daya beli masyarakat tidak melemah,” tegas Aswin.
Transparansi dan Pelayanan Publik Harus Tetap Terjaga
Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya pengelolaan P-APBD yang transparan dan akuntabel.
“Setiap perubahan APBD harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Komitmen terhadap kualitas pelayanan publik juga harus terus ditingkatkan. Perubahan anggaran bukan alasan untuk menurunkan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(map/han)
Editor : Johan Panjaitan