MEDAN, SUMUT POS- Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara yang juga Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I, Hasyim, memberikan perhatian khusus terhadap proyek BRT.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan yang saat ini sedang berlangsung benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak hanya menjadi proyek besar yang menghabiskan anggaran negara.
Menurut Hasyim, proyek BRT merupakan program nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan dan pembiayaannya berasal dari APBN.
"Ini proyek nasional dari Kementerian Perhubungan dan sumber anggarannya dari APBN. Jadi memang bukan anggaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Karena itu, pemerintah harus memastikan hasil dari pembangunan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Hasyim saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Rabu (10/6/2026).
Di sisi lain, ia mengakui bahwa selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat harus menghadapi berbagai konsekuensi, terutama meningkatnya kemacetan di sejumlah ruas jalan. Salah satu kawasan yang menurutnya paling terdampak adalah Jalan Gatot Subroto.
"Kalau kita lihat sekarang, masyarakat sudah merasakan dampaknya. Jalan Gatot Subroto yang sebelumnya cukup lebar dan lalu lintasnya lancar, sekarang mengalami kemacetan. Ini tentu menjadi pengorbanan yang harus ditanggung masyarakat selama proyek berjalan," ujarnya.
Tidak hanya persoalan lalu lintas, Hasyim juga menyoroti dampak lingkungan yang muncul akibat penebangan sejumlah pohon penghijauan di median jalan. Ia menyayangkan banyaknya pohon yang selama ini berfungsi sebagai peneduh sekaligus mempercantik wajah kota harus ditebang demi mendukung pembangunan infrastruktur.
"Kita juga melihat banyak pohon penghijauan di tengah jalan yang digunduli. Padahal pohon-pohon itu bukan hanya memperindah kota, tetapi juga menjadi sumber oksigen bagi masyarakat. Karena itu, penghijauan kembali harus segera dilakukan agar lingkungan tetap terjaga," katanya.
Meski mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas transportasi publik, Politisi PDI Perjuangan itu mengaku masih memiliki keraguan apakah BRT nantinya benar-benar mampu menjadi solusi dalam mengurangi kemacetan di Kota Medan.
