Pemkab Langkat Tertibkan Kendaraan Dinas, Tiorita: Aset Harus Jelas dan Akuntabel
STABAT, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Langkat mulai memperketat penataan dan penertiban barang milik daerah (BMD). Kendaraan dinas menjadi salah satu aset yang mendapat perhatian khusus untuk memastikan seluruh aset pemerintah tercatat secara akurat, memiliki kejelasan administrasi, berada dalam penguasaan yang sah, serta digunakan sesuai peruntukannya.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penataan aset daerah yang dipimpin langsung Plt Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti, Senin (7/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Tiorita menegaskan bahwa penertiban aset tidak boleh berhenti pada pembenahan dokumen administratif. Keberadaan dan pemanfaatan setiap aset pemerintah harus dapat dipastikan secara nyata dan dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kendaraan dinas merupakan bagian dari aset publik yang penggunaannya harus jelas. Karena itu, setiap perangkat daerah wajib memastikan kendaraan yang berada di bawah pengelolaannya tercatat, diketahui keberadaannya, serta digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintahan.
“Pengelolaan aset merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Aset menjadi salah satu kriteria penting dalam penilaian opini keuangan daerah,” kata Tiorita.
Ia menekankan, seluruh aset pemerintah daerah harus ditata secara tertib, mulai dari pencatatan hingga pemanfaatannya. Ketidaktertiban administrasi maupun ketidakjelasan penguasaan aset berpotensi mengganggu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Oleh karena itu, seluruh aset harus tertata dengan baik, tercatat secara akurat, dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” sambungnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Langkat akan menggelar apel kendaraan dinas. Dalam kegiatan tersebut, Tiorita berencana melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencocokkan data administrasi dengan kondisi aset di lapangan. Setiap kendaraan dinas diharapkan dapat ditelusuri dengan jelas, baik dari sisi keberadaan, pengguna maupun status pengelolaannya.
Tiorita meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat tidak menganggap remeh proses penertiban tersebut. Setiap perangkat daerah diminta menyampaikan data yang valid dan memastikan seluruh kendaraan dinas yang berada di bawah tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan.
