Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jalan Nasional di Langkat Dikeluhkan, RDP Desak Perbaikan Segera Dilanjutkan

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
RDP Masyarakat yang diikuti Lawan Institute Sumatera Utara soal jalan dikeruk tak langsung diperbaiki di DPRD Langkat. (Istimewa/Sumut Pos)
RDP Masyarakat yang diikuti Lawan Institute Sumatera Utara soal jalan dikeruk tak langsung diperbaiki di DPRD Langkat. (Istimewa/Sumut Pos)

Advertisement

 

STABAT, Sumutpos.jawapos.com-Kondisi sejumlah titik Jalan Lintas Medan-Banda Aceh di Kabupaten Langkat kembali menuai sorotan. Jalan nasional yang tengah menjalani pekerjaan preservasi itu justru dikeluhkan masyarakat karena sejumlah ruas telah dikeruk, namun belum segera kembali dilapisi aspal.

Kondisi permukaan jalan yang tidak rata, bergelombang hingga bergerigi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan yang melintas pada malam hari maupun saat kondisi lalu lintas padat.

Advertisement

Keluhan tersebut akhirnya mendorong digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), DPRD Langkat, serta Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN) Institute Sumut.

Dalam pembahasan tersebut, masyarakat mendesak adanya kejelasan terkait status dan progres pekerjaan, terutama pada titik-titik jalan yang telah dikupas tetapi belum mendapatkan lapisan aspal.

Advertisement

Hasil RDP menyebutkan, pekerjaan preservasi ruas Jalan Pangkalansusu-Tanjungpura hingga batas Kota Binjai ditargetkan kembali dilanjutkan pada akhir September 2026.

Sementara itu, kondisi jalan nasional tersebut hingga kini masih menjadi perhatian. Ruas yang permukaannya telah dikupas membuat perjalanan pengendara tidak nyaman dan pada sejumlah titik berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.

Nilai pekerjaan perbaikan jalan nasional tersebut mencapai sekitar Rp69,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Koordinator LAWAN Institute Sumut, Abdul Rahim Daulay, meminta BBPJN Sumatera Utara bersama PPK memberikan penjelasan terbuka mengenai status, tahapan, serta progres pekerjaan.

Menurut Rahim, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai kapan pekerjaan dilanjutkan, termasuk alasan sejumlah titik yang telah dikeruk belum kembali mendapatkan lapisan aspal.

Advertisement

Artikel Terkait

Komisi A DPRD Sumut RDP Soal Penggusuran Bioskop Ria Binjai, PT AIJ Diminta Bertanggung Jawab

Komisi A DPRD Sumut RDP Soal Penggusuran Bioskop Ria Binjai, PT AIJ Diminta Bertanggung Jawab

Komisi A DPRD Sumut bahas penggusuran Bioskop Ria Binjai dan meminta PT AIJ bertanggung jawab atas kerugian bangunan.

RDP Keracunan MBG di Karo Masih Mengambang, Orangtua Tuntut Kepastian Hukum

RDP Keracunan MBG di Karo Masih Mengambang, Orangtua Tuntut Kepastian Hukum

RDP dugaan keracunan MBG di Karo belum menemukan titik terang. Orangtua siswa tuntut hasil Labfor dan kepastian hukum.

NasDem Dorong RDP CSR Karo Dipercepat, Golkar Masih Bungkam soal Pansus

NasDem Dorong RDP CSR Karo Dipercepat, Golkar Masih Bungkam soal Pansus

NasDem mendorong RDP lanjutan soal polemik dana CSR Karo segera digelar, sementara Fraksi Golkar belum menentukan sikap

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer