MEDAN, SUMUT POS - Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, memberikan apresiasi terhadap program mudik gratis yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, ia menilai program tersebut masih perlu dievaluasi, terutama terkait jumlah kuota dan sistem pendaftaran yang dinilai belum sepenuhnya transparan.
Menurut Hendra, program mudik gratis merupakan langkah positif pemerintah dalam membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman, khususnya menjelang hari raya Keagamaan. Meski begitu, ia menilai kuota yang tersedia saat ini masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
“Program ini tentu kita apresiasi karena setidaknya sudah membantu sebagian masyarakat yang ingin mudik. Tetapi memang harus diakui, kuota yang ada saat ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ingin pulang kampung,” ujar Hendra saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Rabu (11/3/2026).
Ia mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program mudik gratis tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak yang menyelenggarakan program tersebut.
Menurutnya, banyaknya masyarakat yang mendaftar menunjukkan bahwa program ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat menambah kuota pada pelaksanaan program mudik gratis di tahun-tahun mendatang.
“Kita melihat animo masyarakat sangat tinggi. Ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Sumut, agar ke depan kuota mudik gratis ini bisa ditambah sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat terfasilitasi,” katanya.
Selain soal kuota, Hendra juga menyoroti sistem pendaftaran dan penentuan peserta mudik gratis yang menurutnya perlu diperbaiki agar lebih transparan dan adil bagi masyarakat.
Ia menilai sistem yang ada saat ini masih menimbulkan keluhan dari masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa sudah mendaftar lebih awal namun tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam program tersebut.
“Ke depan perlu ada sistem yang lebih transparan dan adil. Misalnya dengan mengutamakan pendaftar yang lebih dulu mendaftar. Jangan sampai masyarakat yang sudah mendaftar sejak awal justru tidak mendapatkan kesempatan,” jelasnya.
Hendra menegaskan bahwa prinsip kejujuran dan keadilan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Dengan sistem yang transparan, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap program yang dijalankan pemerintah.
Meski demikian, ia juga memahami bahwa program mudik gratis memiliki keterbatasan kapasitas. Mengingat jumlah penduduk Sumatera Utara yang sangat besar dan mobilitas masyarakat yang tinggi saat musim mudik, tidak semua masyarakat dapat terakomodasi dalam program tersebut.
“Kita juga memahami ada keterbatasan kapasitas. Jumlah masyarakat Sumatera Utara yang ingin mudik tentu sangat banyak, sementara fasilitas yang disiapkan masih terbatas. Karena itu, perlu perencanaan yang lebih matang agar program ini bisa semakin maksimal,” ujarnya.
Hendra berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga program mudik gratis ke depan tidak hanya menjadi program tahunan, tetapi juga semakin efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Dengan penambahan kuota serta sistem pendaftaran yang lebih transparan dan adil, program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Utara.(san/ram)
Editor : Juli Rambe