MEDAN, SUMUT POS- Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Gunawan Benjamin mengatakan, Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution kalau ingin menerapkan pembangunan perusahaan holding air bersih yang mirip dengan konsep Danantara untuk mengatasi masalah krisis air sebagai perbaikan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) haruslah mempertimbangkan banyak hal, salah satunya pembiayaan.
Apalagi, lanjut Gunawan, jika perusahaan pengelola jasa air minum di Sumut justru mencatatkan kerugian atau tengah mengalami gangguan finansial.
Perusahaan yang mengalami kerugian jika digabungkan atau justru jika dijadikan perusahaan induk akan menimbulkan resiko keuangan dan akan mendapatkan efek negatif domino (contagion effect).
Baca Juga: Gubernur Bobby Bersama Wapres Tinjau Siswa Diduga Keracunan MBG di Karo
"Dalam hal ini, tentunya Pemerintah provinsi Sumut (Pemprovsu) sebagai pemegang saham harus bersiap untuk menyuntikkan modal ke perusahaan yang rugi (capital injection). Selain itu saldo laba konsolidasi perusahaan induk berpeluang mencatatkan penambahan jumlah laba ditahan jika anak perusahaan secara konsisten mencatatkan rugi," kata Gunawan kepada Sumut Pos di Medan, Jumat (11/9) sore.
Selanjutnya, tambah Gunawan, nilai perusahaan secara valuasi juga akan alami penurunan, akibat terjadinya masalah kerugian yang besar pada anak perusahaan yang membuat kemampuan investasi perusahaan secara keseluruhan menjadi terganggu.
"Saya melihat ada niat baik dari Gubernur Bobby dalam mendorong terbentuknya perusahaan holding untuk penyediaan air minum bagi wilayah lain di Sumut, namun sebaiknya perusahaan perusahaan yang sakit atau mengalami gangguan finansial ada baiknya disehatkan terlebih dahulu, baru selanjutnya diarahkan untuk digabungkan atau dibentuk holdingnya. Jangan sampai niat baik untuk menyediakan pasokan air minum ke masyarakat, justru nanti lebih terfokus pada upaya penyehatan perusahaan dibandingkan mereduksi kemampuan investasi perusahaan holding tersebut," ujarnya.
Menurutnya, perusahaan air minum ini memang semestinya bisa mandiri, termasuk lepas dari ketergantungan modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta harus dipastikan bahwa rencana pembentukan holding ini nantinya akan membuat perusahaan air minum lebih leluasa menempatkan keuntungan untuk dialokasikan sebagai modal baru atau 'capital expenditure'.
"Ada peraturan daerah yang menetapkan bahwa jika perusahaan membukukan keuntungan, maka keuntungan tersebut bisa dijadikan modal baru untuk penyediaan air minum dengan skala yang lebih luas. Ada rasio tertentu yang dijadikan target yang mengukur kemampuan masyarakat Sumut memenuhi kebutuhan air yang disediakan oleh perusahaan," jelasnya.
Gunawan menilai, masih banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan sebelum menunju pada pembentukan perusahaan holding ini. Meski demikian ketersediaan perusahaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan air minum akan mengurangi ketergantungan terhadap air tanah.
"Tentunya dalam jangka panjang, upaya seperti ini akan membuat pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik bagi kelangsungan sumber air di masa depan," pungkasnya. (dwi/ram)
Editor : Juli Rambe