MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Boydo H.K Panjaitan, menegaskan sikap PDI Perjuangan yang menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD. Menurut Boydo, pelaksanaan Pilkada oleh DPRD bukan hanya sebuah kemunduran demokrasi, tetapi juga merupakan perampasan terhadap hak dan kedaulatan rakyat.
"Pilkada langsung itu hak rakyat. Dengan dilakukannya Pilkada oleh DPRD, maka sama saja dengan merampas hak dan kedaulatan," ucap Boydo Panjaitan kepada Sumut Pos, Minggu (11/1/2026).
Dikatakan Boydo, pelaksanaan Pilkada oleh DPRD juga membuat cita-cita luhur bangsa dalam menjaga nilai-nilai demokrasi menjadi tercoreng.
"Kemunduran demokrasi tidak boleh terjadi. Seharusnya kita maju, bukan justru mundur," ujarnya.
Boydo yang juga mantan Anggota DPRD Kota Medan itu mengatakan, dipilihnya Kepala Daerah oleh DPRD juga akan mengurangi hak masyarakat dalam ikut merasakan pesta demokrasi.
"Bukan hanya Pileg, tetapi Pilkada juga bagian dari pesta demokrasi. Biarkan masyarakat merasakan nikmatnya pesta demokrasi, mulai dari Pileg, Pilpres, hingga Pilkada. Jangan rampas hak rakyat untuk ikut merasakan pesta demokrasi tersebut," katanya.
Tak cuma itu, sambung Boydo, Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat juga akan menumbuhkan rasa tanggungjawab seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan memilih kepala daerah yang terbaik.
"Memilih kepala daerah juga bagian dari langkah penting dalam masa depan pembangunan daerah. Biarkan masyarakat ikut serta dan bertanggungjawab secara langsung dalam menentukan masa depan daerahnya dengan memilih kepala daerahnya secara langsung," tutupnya.(map/han)
Editor : Johan Panjaitan