MEDAN, SUMUT POS- Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Anti Korupsi Kota Medan (GPAK) menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.2, Kota Medan.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat Kota Medan agar segera turun tangan dan melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oknum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan berinisial AK.
"AK ini merupakan salah satu koordinator yang menangani bidang reklame di Bapenda Kota Medan. Dia kerap 'bermain' Pajak Reklame," ucap koordinator aksi.
Dikatakan masaa GPAK, oknum AK kerap kali menjalankan aksinya dengan modus menyurati perusahaan-perusahaan reklame yang tidak taat Pajak. Selanjutnya, AK diduga mengajak pengusaha untuk bernegosiasi guna memberikan 'jalan mulus' kepada pengusaha reklame yang melanggar ketentuan ukuran, lokasi, dan perizinan.
"Dari negosiasi itu, AK diduga menerima keuntungan pribadi yang seharusnya masuk ke kas daerah. AK ini sering melakukan aksinya di kawasan Medan Denai dan Medan Sunggal. Praktik ini jelas menyebabkan kebocoran PAD, merugikan masyarakat, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah," ujarnya.
Sebagai salah satu contoh, GPAK menyoroti pemasangan reklame di depan sebuah usaha dengan ukuran 5x10 meter, namun dalam laporan retribusi pajak daerah tersebut terindikasi dimanipulasi oleh AK dengan memperkecil ukuran reklame tersebut menjadi 3x6 meter. Karena laporan reklame sudah dimanipulasi menjadi lebih kecil, jadi pengusaha membayar jauh dari nilai pajak yang seharusnya.
"Bahkan kami mendengar laporan hasil retribusi Pajak yang dihasilkan oleh Rumah Sosial yang ada di Jalan Pancing dengan nominal Rp27 juta lebih diduga telah dimanipulasi oleh saudara AK dengan membuat laporan hanya disetor sebesar Rp7 juta. Itu baru satu titik reklame, kami menduga praktik serupa terjadi di ratusan titik reklame lainnya," ungkapnya.
Oleh karena itu, selain meminta Sekda Kota Medan dan Inspektorat Kota Medan untuk turun tangan, GPAK juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar dugaan aksi kejahatan yang diduga dilakukan AK.
"Jangan ada lagi oknum-oknum pejabat yang merugikan negara dan hanya meraup keuntungan demi pribadi sendiri oleh karena keserakahannya. Perjuangan ini bukan semata-mata tentang satu orang, melainkan tentang sistem yang harus dibenahi. Kami tidak ingin Kota Medan dirusak oleh segelintir oknum yang hanya memperkaya diri di atas penderitaan rakyat," pungkasnya.
Pantauan Sumut Pos, aksi berjalan dengan damai di bawah penjagaan aparat kepolisian dan SatPol PP Kota Medan. Hingga aksi bubar, tidak ada perwakilan Pemko Medan yang turun untuk menemui massa. (map/ram)
Editor : Juli Rambe