MEDAN - Sejumlah pakar iklim, pertanian, dan ekonomi sepakat bahwa perubahan iklim global merupakan faktor utama meningkatnya bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada penghujung 2025. Penegasan ini mengemuka dalam Diskusi Ilmiah bertajuk “Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global sebagai Pemicu Bencana di Sumatra” yang digelar di Universitas Sumatra Utara (USU), Medan, Selasa (10/2/2026).
Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut yaitu dua Guru Besar Fakultas Pertanian USU: Prof Dr Abdul Rauf dan Prof Dr Diana Chalil, serta Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr Ardhasena Sopaheluwakan.
Dalam diskusi, Guru Besar Fakultas Pertanian USU, Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf, menegaskan bahwa bencana tidak dapat serta merta dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, akar persoalan lebih banyak berkaitan dengan tata kelola lahan yang tidak memperhatikan aspek ekofisiologi tanaman, termasuk praktik ilegal seperti illegal logging, illegal planting, dan illegal mining.
Ia menjelaskan bahwa kebun sawit yang dikelola dengan baik justru memiliki fungsi ekologis penting, antara lain menyerap dan menyimpan air serta menjaga struktur tanah melalui sistem perakaran serabut yang rapat. “Kebun sawit memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air signifikan. Setiap pohon dewasa mampu menyerap hingga 10 liter air per hari. Kebun sawit dewasa mampu menyerap air hujan rerata setara 43.500 liter per hari," katanya.
“Kebun sawit yang dikelola dengan baik pada kelas lahan yang sesuai dapat berperan dalam mengkonservasi tanah dan air,” tambahnya.
Sedangkan Guru Besar bidang Ekonomi Pertanian Universitas Sumatra Utara (USU) Prof Dr Diana Chalil menegaskan, budidaya tanaman kelapa sawit pada lahan yang tepat akan menjadi kunci pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dibandingkan komoditas lainnya, perkebunan sawit memberikan multiplier effect positif yang lebih besar baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
“Manfaat lingkungan tidak (selalu) lagi trade-off dengan manfaat ekonomi. Kita belajar pasca bencana tsunami di Aceh tahun 2004, sawit menjadi preferensi petani karena menguntungkan. Perkebunan sawit rakyat banyak dari konversi komoditi lain,” katanya.
Prof Diana yang juga peneliti pada Consortium Studies on Smallholder Palm Oil (CSPO) mengatakan, baik secara nasional maupun regional pada daerah yang tertimpa bencana alam akhir tahun lalu, peran industri sawit sangat signifikan terhadap perekonomian. Karena itu, untuk memulihkan kondisi ekonomi pasca bencana, budidaya tanaman kelapa sawit menjadi pilihan yang paling efektif.
“Dari total pendapatan devisa nasional, 73,83 persen disumbang oleh sektor pertanian. Dan subsektor pertanian yang memberikan kontribusi devisa terbesar adalah ekspor minyak sawit,” kata Diana dalam Diskusi Ilmiah bertema “Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra” tersebut.
Secara regional, kata Diana, sawit juga menjadi komoditas penyumbang devisa ekspor terbesar dari Aceh. Sementara di Sumatra Utara, sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar ketiga.
“Dari sisi penyerapan tenaga kerja, secara nasional mencapai 16,5 juta orang pada 2024 yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Ini masih belum memperhitungkan tenaga kerja yang terserap pada sektor hulu, hilir, dan
jasa terkait dalam sistem dan usaha agribisnis sawit,” tegas Prof Diana.
Dari penelitian Prof Diana dan tim di CSPO, terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada masyarakat di Sumatra Utara setelah melakukan budidaya kelapa sawit. Misalnya di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pendapatan masyarakat meningkat dari rata-rata Rp 31,8 juta per tahun menjadi Rp 42,1 juta.
“Sawit merupakan komoditi yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Sawit berpotensi untuk pemulihan ekonomi Sumut dan Aceh. Karena itu perlu dikelola dengan baik agar upaya pemulihan dapat berjalan konsisten dan mencapai hasil yang diharapkan,” kata Prof Diana.
Menurut Diana, kedepan tata kelola perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekonomi dan tidak memberikan dampak buruk secara ekologis. “Bukan hanya luas tetapi di mana. Bukan hanya kemampuan lahan, tetapi keseimbangan landscape. Bukan hanya bisa diproduksi tetapi juga bisa dijual dengan harga baik,” tegas Diana.
Selanjutnya, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa pemanasan global dan aktivitas siklon tropis di sekitar Sumatra berkontribusi signifikan terhadap curah hujan ekstrem. Berdasarkan data BMKG, terdapat sedikitnya 10 badai tropis yang awal pertumbuhannya berada di Laut Banda, dan lebih dari 30 siklon tropis tercatat di wilayah tersebut jika diperluas ke arah selatan. “Wilayah ini sering menjadi titik awal bibit siklon,” jelasnya.
Dr. Ardhasena menyampaikan bahwa curah hujan pada November 2025 mencapai 1.356 mm, jauh melampaui kondisi normal 474 mm. Saat bencana terjadi, intensitas hujan bahkan tercatat tiga kali lipat dibanding rata-rata bulan tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa kejadian hujan ekstrem akan semakin sering di masa depan dengan periode ulang yang lebih pendek.
“Hingga Juni tahun ini akan terjadi curah hujan yang tinggi di kawasan Selatan khatulistiwa. Kondisi tersebut, perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat,” kata Ketua Umum A3I (Asosiasi Ahli Atmosfer Indonesia) tersebut.
Para pembicara sepakat bahwa ke depan, pengelolaan perkebunan sawit harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian lahan, keseimbangan lanskap, dan aspek ekologis agar manfaat ekonomi tetap terjaga tanpa meningkatkan risiko bencana. (rel/tri)
Editor : Redaksi