MEDAN, Sumutpos.jaapos.com – Kebijakan panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 yang membagikan 1.000 tiket gratis hanya kepada masyarakat di lima kecamatan di Kota Medan kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang dari Pengamat Sosial Sumatera Utara Agus Suriadi, yang menilai kebijakan tersebut belum mencerminkan prinsip pemerataan dan keadilan sosial sebagai ruh penyelenggaraan pesta rakyat terbesar di Sumatera Utara.
Menurut Agus, pemberian tiket gratis merupakan langkah yang patut diapresiasi karena menunjukkan kepedulian penyelenggara kepada masyarakat. Namun, distribusinya dinilai terlalu sempit sehingga berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
"Dalam penyelenggaraan PRSU memang disediakan 1.000 tiket gratis untuk lima kecamatan di Kota Medan. Ini tentu patut diapresiasi. Namun kita juga harus melihat bahwa Kota Medan memiliki 21 kecamatan. Bahkan jika dilihat secara keseluruhan, Sumatera Utara memiliki 25 kabupaten dan delapan kota dengan sekitar 455 kecamatan. Artinya, akses masyarakat terhadap program ini masih sangat timpang," ujar Agus kepada Sumut Pos, Minggu (12/7/2026).
PRSU Bukan Milik Segelintir Wilayah
Agus menegaskan, PRSU merupakan agenda tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang membawa identitas seluruh daerah di Sumut, bukan hanya Kota Medan.
Karena itu, menurutnya, setiap warga Sumatera Utara semestinya memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai program yang diselenggarakan, termasuk pembagian tiket gratis.
Baca Juga: Razia BNNK Binjai di THM Samudera Selatan, Ratusan Pengunjung Panik Berhamburan Keluar
"Dari perspektif sosial, distribusi tiket yang tidak merata dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat di luar wilayah penerima. Padahal PRSU adalah pesta rakyat Sumatera Utara, sehingga seluruh masyarakat seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk ikut menikmati kegiatan tersebut," katanya.
Ia mengingatkan, apabila kebijakan seperti itu tidak dievaluasi, penyelenggara berpotensi memunculkan kecemburuan sosial yang justru bertolak belakang dengan semangat kebersamaan yang selama ini menjadi identitas PRSU.
Tawarkan Distribusi yang Lebih Inklusif
Sebagai solusi, Agus mengusulkan sejumlah langkah agar distribusi tiket gratis pada penyelenggaraan PRSU ke depan lebih merata dan inklusif.
Ia menyarankan agar panitia mengalokasikan tiket gratis untuk seluruh kecamatan di Sumatera Utara, bukan hanya wilayah tertentu di Kota Medan. Selain itu, kelompok masyarakat kurang mampu, pelajar, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya juga perlu memperoleh akses khusus melalui mekanisme yang sederhana dan transparan.
Menurutnya, pembagian tiket juga dapat menggunakan sistem kuota berdasarkan jumlah penduduk di setiap kecamatan sehingga lebih proporsional.
Agus turut mengusulkan agar panitia menggelar kegiatan promosi atau roadshow PRSU di berbagai kabupaten dan kota, sekaligus membagikan tiket secara langsung kepada masyarakat di daerah.
Baca Juga: Hukuman Eks Kadinkes Batubara Tetap 5 Tahun, Pengadilan Tinggi Perberat Denda Jadi Rp200 Juta
Ia juga mendorong keterlibatan organisasi masyarakat, komunitas lokal, serta pemerintah daerah dalam proses distribusi agar penyaluran lebih tepat sasaran dan membuka ruang partisipasi publik.
"Kalau langkah-langkah itu dilakukan, PRSU tidak hanya menjadi acara yang meriah, tetapi benar-benar mencerminkan semangat kebersamaan, pemerataan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara," tegasnya.
PRSU Perlu Kembali Menjadi Kebanggaan Sumut
Lebih jauh, Agus mengajak pemerintah melakukan refleksi terhadap perjalanan panjang PRSU yang pada masa lalu pernah menjadi ikon kebanggaan masyarakat Sumatera Utara.
Ia mengenang masa ketika PRSU masih digelar di kawasan Jalan Gatot Subroto, berdampingan dengan Taman Ria Medan. Pada era 1970-an hingga 1980-an, menurutnya, PRSU mampu menjadi magnet yang menarik masyarakat dari berbagai daerah.
"Saat itu pembukaan PRSU bahkan dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, para menteri juga hadir, dan masyarakat dari berbagai kabupaten serta kota berbondong-bondong datang. PRSU benar-benar menjadi pesta rakyat," kenangnya.
Menurut Agus, daya tarik tersebut kini mulai memudar. Karena itu, momentum penyelenggaraan PRSU ke-50 harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Evaluasi, katanya, tidak cukup hanya menyangkut harga tiket, tetapi juga harus mencakup konsep acara, pemerataan akses, strategi promosi, hingga upaya mengembalikan rasa memiliki masyarakat terhadap PRSU.
"Kalau ingin PRSU kembali menjadi kebanggaan Sumatera Utara, penyelenggara harus berani melakukan pembenahan secara menyeluruh. PRSU tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi ruang yang mampu menggerakkan ekonomi daerah, mengangkat UMKM, melestarikan seni budaya, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan