JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas impor ilegal dan praktik penyelundupan yang dinilai mengganggu iklim industri dalam negeri. Dalam media briefing yang digelar di kantornya, Purbaya menyebutkan bahwa tindakan tegas akan diambil untuk menertibkan aktivitas impor yang tidak sesuai aturan.
“Kita akan beresin yang penyelundupan-penyelundupan, yang palsu-palsu, yang impor nggak jelas, yang ilegal, kita akan beresin itu,” kata Purbaya, dikutip Minggu (21/9).
Menurut laporan yang diterimanya dari Bea Cukai, banyak kasus penyelundupan terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Meski demikian, Purbaya optimistis hal ini bisa ditangani karena pemerintah memiliki aparat dan sistem pengawasan di berbagai wilayah.
“Kalau saya tanya Bea Cukai gimana, ada yang masuk lewat pelabuhan kecil. Tapi saya pikir itu bisa dideteksi. Kita punya orang di banyak tempat, harusnya bisa, cuman belum diberesin aja,” ujarnya.
Selain penyelundupan, Purbaya juga menyoroti praktik ekspor dari Tiongkok yang mendapat insentif sebesar 15 persen dari pemerintah setempat. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti strategi tersebut, namun tetap waspada terhadap barang-barang impor yang masuk hanya untuk memanfaatkan insentif ekspor dari negara asal.
“Kita nggak akan melakukan hal itu. Tapi kalau barang itu masuk ke kita, kita anggap dumping lah, sehingga kita bisa melakukan tindakan tertentu untuk mengurangi membanjirnya barang-barang ilegal,” tegasnya.
Baca Juga: Polda Sumut Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi
Saat ini, Bea Cukai telah menerapkan sistem jalur hijau dan jalur merah untuk proses pemeriksaan barang impor. Namun, Purbaya menambahkan bahwa pemeriksaan secara acak (randomized checks) akan diberlakukan untuk meningkatkan akurasi dan pengawasan, bahkan untuk barang yang melewati jalur hijau.
“Kita akan randomize, cek secara acak. Jadi yang hijau juga harus hati-hati. Ketika ada masalah seperti penyelundupan, barang palsu, dan lain-lain, itu polisi yang akan turun tangan,” katanya.
Menkeu juga menyampaikan rencana untuk bertemu dengan para pelaku usaha mulai pekan depan, termasuk perwakilan dari Kadin dan Apindo. Pertemuan ini ditujukan untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi dari persoalan yang selama ini belum terselesaikan.
“Rasanya keluhan mereka 10–20 tahun lalu masih belum di-address dengan benar. Kita sekarang berbeda, kita akan address masalahnya dengan cepat, apalagi di tengah persaingan global,” pungkasnya.(jpc/han)
Editor : Johan Panjaitan