JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah mulai menggulirkan penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan kedua tahun 2026 dengan tambahan lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru. Penambahan itu merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus diperbarui secara berkala.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, perubahan data penerima bansos menjadi hal yang wajar karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus bergerak dinamis.
“Setiap triwulan pasti ada perubahan penerima manfaat, baik yang masuk maupun keluar dari DTSEN,” ujar Gus Ipul usai rapat tingkat menteri yang dipimpin Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, ratusan ribu KPM baru tersebut sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan pada triwulan pertama tahun ini. Meski demikian, sebagian besar penerima bansos masih berasal dari kelompok lama yang dinilai tetap memenuhi kriteria penerima bantuan.
Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Dapat Minyak Makan 1 Liter, Pemko Siantar Genjot Kesadaran Wajib Pajak
Pemerintah, kata Gus Ipul, terus memperkuat sistem pemutakhiran data agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperluas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) hingga tingkat desa.
Saat ini, lebih dari 70 ribu operator desa telah terhubung ke dalam sistem tersebut untuk mempercepat pembaruan data masyarakat secara langsung dari lapangan.
“Dengan operator desa, kita bisa memperoleh data langsung dari lapangan dan mempercepat proses pembaruan,” katanya.
Melalui sistem digital tersebut, masyarakat juga dapat melakukan aktivasi, reaktivasi, hingga pembaruan data secara lebih mudah dan cepat.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya akurasi DTSEN sebagai dasar penyaluran bansos dan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tidak ingin bantuan sosial hanya menjadi solusi jangka pendek tanpa mampu mendorong masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Kita ingin bansos tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Baca Juga: 8 Hakim Disanksi MA, PN Medan Siap Tindak Lanjuti
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, pemutakhiran DTSEN triwulan kedua 2026 kini telah mencakup sekitar 289 juta data individu yang direkonsiliasi dengan data kependudukan nasional.
Menurut Amalia, pendekatan berbasis rumah tangga dinilai lebih relevan dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara nyata. Saat ini, rata-rata garis kemiskinan rumah tangga nasional berada di kisaran Rp3,05 juta per bulan, meski nilainya berbeda di setiap wilayah.
“Pendekatan rumah tangga lebih mencerminkan kondisi kesejahteraan yang sebenarnya,” jelasnya.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan