MEDAN, SUMUT POS- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara, Illyan Candra Simbolon, memberikan penjelasan terkait proses pengadaan guru serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik untuk program “sekolah rakyat” yang tengah menjadi perhatian pemerintah.
Dalam keterangannya, Illyan menyampaikan bahwa proses rekrutmen guru untuk sekolah rakyat saat ini telah dibuka dan dilakukan secara terpusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Masyarakat yang memenuhi syarat dipersilakan untuk mendaftar langsung melalui mekanisme yang telah disediakan oleh pemerintah pusat.
“Proses aplikasi untuk pengadaan guru sudah dibuka. Masyarakat bisa langsung mengajukan melalui Kementerian Sosial,” ujar Ilyan saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh para calon tenaga pengajar.
Salah satu ketentuan utama adalah latar belakang pendidikan. Menurutnya, hanya individu yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang diperbolehkan mengikuti seleksi tersebut.
“Yang bisa mengikuti pengadaan guru ini hanya mereka yang memang memiliki latar belakang pendidikan guru. Di luar itu tidak bisa ikut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ilyan menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait kekurangan tenaga pengajar untuk sekolah rakyat di wilayah Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemenuhan kebutuhan guru masih dalam tahap yang relatif terkendali.
Selain itu, ia juga menyinggung adanya sejumlah aset yang tersebar di wilayah Sumatera yang berkaitan dengan pengembangan program sekolah rakyat. Meski demikian, ia tidak merinci secara detail mengenai bentuk maupun pemanfaatan aset-aset tersebut.
“Ada sekitar 60 aset di wilayah Sumatera yang berkaitan dengan program ini,” katanya singkat.
Terkait perkembangan pembangunan maupun operasional sekolah rakyat, Ilyan mengaku belum memperoleh data pasti mengenai jumlah sekolah yang belum selesai dibangun atau belum beroperasi di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan pendataan masih terus berjalan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Program sekolah rakyat sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya pengadaan guru yang selektif dan berbasis kompetensi, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah rakyat dapat terjaga dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan sumber daya manusia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Sosial menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program tersebut, termasuk dalam hal fasilitasi dan koordinasi lintas sektor demi memastikan pelaksanaannya berjalan optimal di daerah.(san/ram)
Editor : Juli Rambe