JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) terus dipersiapkan. Namun, di balik ambisi besar tersebut, pemerintah masih menghadapi tantangan serius, yakni kekurangan sekitar 90 ribu guru pendidikan agama.
Meski Sekolah Rakyat berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial (Kemensos), penyediaan tenaga pengajar agama menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag). Kondisi itu mendorong Kemenag mulai memetakan berbagai potensi persoalan agar kebutuhan guru dapat dipenuhi tanpa menghambat operasional sekolah.
Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, M. Munir, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang harus didukung dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik.
"Kami di Kemenag memetakan potensi persoalan dalam pengisian guru agama di Sekolah Rakyat," ujar Munir di Bogor, Sabtu (4/7).
Baca Juga: BMKG Minta Daerah Siaga, El Nino Ancam Pasokan Air dan Produksi Pertanian
Menurutnya, pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif agar pelaksanaan Sekolah Rakyat tetap berjalan optimal meskipun dihadapkan pada keterbatasan jumlah guru agama.
Munir menegaskan, pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga kualitas. Guru agama yang ditempatkan di Sekolah Rakyat harus memiliki kompetensi keagamaan yang memadai sekaligus komitmen kebangsaan yang kuat.
"Kemampuan di bidang keagamaan dan wawasan kebangsaan sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin, santun, serta memiliki semangat kebangsaan," katanya.
Namun, tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan tenaga pengajar. Berdasarkan data Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Kemenag masih kekurangan sekitar 90 ribu guru agama di berbagai jenjang pendidikan.
"Data Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) kami menunjukkan terdapat kekurangan sekitar 90 ribu guru," ungkap Munir.
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Kotapinang: Truk Fuso Hantam Kendaraan hingga Ruko, Dua Tewas
Karena itu, Kemenag tengah menyiapkan berbagai langkah agar kebutuhan guru agama di Sekolah Rakyat dapat dipenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan program di berbagai daerah.
Sementara itu, Widyaiswara Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos, Marsaulina Sri Rezeki, menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan formal.
"Faktanya, banyak siswa Sekolah Rakyat berasal dari kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan pendidikan reguler. Negara harus hadir, dan Presiden menghadirkan program yang sangat tepat melalui Sekolah Rakyat," ujarnya.
Lina, sapaan akrab Marsaulina, mengatakan mayoritas peserta didik berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat terbatas. Meski demikian, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran maupun seleksi secara umum. Seluruh calon siswa ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga program benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Hingga saat ini, kuota Sekolah Rakyat mencapai 32.640 siswa, sementara jumlah peminat telah menembus 49.915 siswa. Program tersebut telah hadir di 178 lokasi di berbagai daerah, terdiri atas 93 lokasi permanen, 77 lokasi rintisan, dan delapan lokasi rintisan baru.
Tingginya minat masyarakat menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap akses pendidikan bagi keluarga miskin. Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada kesiapan pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, termasuk guru agama, agar kualitas pembelajaran berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan