NIAS BARAT, Sumutpos.jawapos.com – Komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan manusia di daerah tertinggal terus diwujudkan. Hal ini tampak dalam kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI ke Kabupaten Nias Barat, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang AFO Bappelitbangda, Onolimbu, Kecamatan Lahomi, tersebut merupakan bagian dari agenda monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap program pembangunan SDM berkualitas dan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemenko PMK terhadap kondisi daerah. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut sejalan dengan surat resmi dari Kemenko PMK tertanggal 22 Juli 2025, bernomor B.1362/PP.04.00/07/2025.
“Pembangunan manusia di daerah tertinggal seperti Nias Barat memerlukan pendekatan kolaboratif dan strategi yang tepat sasaran. Dukungan dari pemerintah pusat, seperti yang ditunjukkan hari ini, menjadi harapan besar bagi kami untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang ada,” ungkap Bupati.
Perwakilan Kemenko PMK, Freidhian Ichtijanto, dalam paparannya menegaskan bahwa Nias Barat masuk dalam daftar daerah tertinggal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Oleh karena itu, kunjungan ini menjadi penting untuk menghimpun data dan informasi faktual di lapangan.
“Fokus utama kita adalah peningkatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan kelompok rentan, hingga penanggulangan bencana,” ujar Freidhian.
“Semua ini merupakan pondasi utama dalam menciptakan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah 3T.”sambungnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Nias Barat, termasuk Pj. Sekretaris Daerah dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam diskusi tersebut, berbagai hal dibahas mulai dari progres program, capaian indikator kinerja, hingga hambatan teknis di lapangan.
Tidak hanya itu, turut dibahas pula peran kolaboratif lintas sektor, termasuk dari kementerian/lembaga pusat, pemerintah provinsi, dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan di daerah.
Kunjungan kerja Kemenko PMK ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat Nias Barat.
Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kawasan 3T yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam hal pembangunan SDM.(mag-9/han)
Editor : Johan Panjaitan