MEDAN, SUMUT POS- Aktivis Buruh sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut), Willy Agus Utomo mengeritik tajam pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan, 'Pemerintah Jangan Terlalu Diatur Organisasi Buruh Tentang Kenaikan Upah'.
Menurut Willy pernyataan tersebut, adalah Kontroversial dan dapat menimbulkan kemarahan kaum buruh Indonesia yang saat ini masih jauh dari rasa keadilan dan kesejahteraan.
"Pernyataan Luhut sangat tendensius dan kontroversial. Dia menunjukkan dirinya bukan sebagai Pemerintah tapi pengusaha yang punya kepentingan lain, ini bisa membuat kondisi perburuhan tidak kondusif akibat pernyataan dia sebagai menteri di kabinet Prabowo," tegas Willy Agus Utomo yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Buruh kepada Wartawan di Medan, Jumat (17/10).
Willy menegaskan, seharusnya sebagai menteri, dalam bersikap ia netral kepada rakyatnya, tidak berpihak kepada suatu kelompok atau golongan manapun.
Willy juga sangat menyayangkan statement Luhut yang menyakiti hati kaum buruh Indonesia.
"Kalau statement seperti itu, artinya ia sebagai menteri bisa dikatakan hanya mendengar suara kaum pengusaha atau kapitalis yang memang mau untung sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya, di antaranya upah buruh agar murah terus di Indonesia," tegasnya.
Ia juga menduga statement Luhut ini pastinya mewakili kepentingan penguasaha yang tidak mau buruh Indonesia sejahtera. Padahal Presiden Prabowo tidak pernah memiliki program yang tidak mementingkan rakyat kecil khususnya kaum buruh.
"Apa ketergangguan Luhut jika upah buruh layak, berarti dia tidak mewujudkan cita-cita program pak Prabowo yang akan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," ketusnya.
Willy menambahkan, Luhut selama ini memang dianggap rakyat tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat kecil selama ia menjabat sebagai menteri, dan statement dia selalu kontroversial di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
"Sudah seharusnya Menteri yang seperti ini dapat diganti oleh Presiden Prabowo, agar tidak buat gaduh di negara ini, yang saat ini sedang tidak baik-baik saja," pungkasnya. (dwi/ram)
Editor : Juli Rambe