MEDAN, SUMUT POS- Massa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi Suara Rakyat Indonesia (SURATIN) menggelar aksi unjuk rasa serentak di depan Kantor Pusat PT Bank Sumut dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sumatera Utara, Senin (29/12/2025).
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat kepolisian itu menyuarakan mosi tidak percaya terhadap proses seleksi direksi Bank Sumut yang dinilai cacat prosedur, tertutup, dan sarat kepentingan.
Dalam orasinya di depan Gedung Bank Sumut, Koordinator Aksi, Ricki Pratama Dalimunthe, menegaskan bahwa hasil seleksi direksi harus dibatalkan.
Ia menilai proses seleksi tidak mengedepankan prinsip transparansi, kompetensi, dan objektivitas.
"Kami mencium aroma ketidakterbukaan dalam seleksi ini. Bank Sumut adalah jantung ekonomi daerah, jangan sampai diisi oleh sosok yang lahir dari proses yang gelap," tegas Ricki.
Selain menyoal seleksi direksi, massa aksi juga menolak rencana inbreng atau penyertaan modal non-tunai berupa aset yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Bank Sumut.
Aliansi menilai skema inbreng berisiko membebani kesehatan keuangan bank dan rawan penyimpangan, terutama dalam penilaian nilai aset.
Saat di Kantor OJK Regional Sumatera Utara, massa menyampaikan aspirasi agar mendesak OJK tidak menjadi "stempel" atas proses seleksi yang diduga bermasalah.
"OJK punya kewenangan penuh untuk menolak calon direksi dari proses yang tidak sehat. Jika ini dibiarkan, integritas perbankan Sumatera Utara sedang dipertaruhkan," ujar Ricki.
PMII dan SURATIN menegaskan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi secara tertulis.
Aksi ini menjadi sinyal keras meningkatnya tekanan publik terhadap tata kelola Bank Sumut, terutama terkait transparansi, independensi, dan potensi intervensi kepentingan di tubuh bank daerah tersebut. (rel/san/ram)
Editor : Juli Rambe