LABUHANBATU, Sumutpos – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, penguatan pengendalian inflasi serta perlindungan daya beli masyarakat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Stabilitas harga dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama saat kebutuhan meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Maya Hasmita saat memimpin rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Selasa (3/3/2026), di ruang rapat bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman Muqorobin, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Baca Juga: Kapolres Batubara dan Bhayangkari Berbagi Takjil, Tebar Kepedulian di Bulan Ramadan
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga bahan pokok, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pengendalian inflasi tidak hanya menyangkut stabilitas harga, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Maya Hasmita.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan mampu melahirkan langkah strategis dan solusi konkret bagi perangkat daerah dalam memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman Muqorobin, menegaskan bahwa kunjungan pihaknya bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan serta mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran.
Menurutnya, pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital di daerah.
Digitalisasi Labuhanbatu Tunjukkan Tren Positif
Ahmadi juga memaparkan bahwa perkembangan digitalisasi di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang telah mencapai kategori digital sebesar 95,5 persen.
Selain itu, pemanfaatan kanal digital dalam pengelolaan pendapatan daerah juga terus meningkat, dengan tingkat penggunaan yang telah mencapai sekitar 75 persen.
Capaian tersebut dinilai menjadi indikator bahwa transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah di Labuhanbatu berjalan ke arah yang semakin progresif.
Baca Juga: Tim IV Safari Ramadan Sergai Kunjungi Ponpes Darul Ulum Al Hannan, Perkuat Pembinaan Generasi Islam Berakhlak
Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat implementasi ETPD dan mendukung program Championship TP2DD di daerah.
Beberapa di antaranya meliputi optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital, pemberian insentif bagi masyarakat maupun organisasi perangkat daerah, serta penyusunan dan pemutakhiran roadmap TP2DD.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat kebijakan pendukung digitalisasi transaksi daerah serta meningkatkan kegiatan capacity building yang terdokumentasi secara sistematis.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, diharapkan stabilitas harga dapat terjaga, inflasi tetap terkendali, serta transformasi digital ekonomi daerah semakin berkembang di Kabupaten Labuhanbatu.(fdh/han)
Editor : Johan Panjaitan