BATUBARA, Sumutpos.jawapos.com-Dinamika politik di Kabupaten Batubara memasuki babak baru. Setelah satu tahun empat bulan pemerintahan Baharuddin Siagian–Syafrizal berjalan, partai-partai pengusung dan pendukung di Pilkada justru melontarkan kritik tajam terhadap kinerja eksekutif.
Sorotan itu mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati. Sejumlah isu strategis mengemuka—mulai dari tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), hingga belum optimalnya penataan jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Partai-partai yang sebelumnya menjadi tulang punggung kemenangan di Pilkada—seperti **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKS, PAN, Gerindra, Perindo, dan PPP—kini berada dalam posisi yang lebih kritis. Sikap ini memunculkan persepsi publik tentang retaknya soliditas antara koalisi politik dan kepala daerah.
Namun, Ketua DPC PKB Batubara, Mustafa Kamal Ratta, membantah adanya disharmoni tersebut. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif, bukan bentuk serangan politik.
Baca Juga: 1.789 Dapur MBG Disanksi: Pemerintah Bekukan SPPG Nakal, Dugaan Pidana Mulai Terkuak
“Hubungan antara DPRD dan kepala daerah berjalan baik. Kritik yang muncul adalah bagian dari tugas dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujarnya, Kamis (2/3/2026).
Menurut Mustafa, kritik yang disampaikan fraksi-fraksi masih berada dalam koridor konstruktif. Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dinilai penting untuk memastikan arah pembangunan tetap sesuai dengan visi-misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Salah satu catatan krusial adalah masih banyaknya posisi kepala OPD yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh). Kondisi ini dinilai berdampak pada kurang optimalnya implementasi program kerja di lapangan.
“Sudah saatnya kepala daerah menetapkan pejabat definitif yang memiliki kapasitas dan visi sejalan, agar roda pemerintahan bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Dampak pada Serapan Anggaran
Selain persoalan struktural, tingginya Silpa Tahun Anggaran 2025 juga menjadi perhatian serius. Mustafa mengaitkan hal ini dengan belum optimalnya serapan anggaran, yang dipengaruhi oleh dinamika awal pemerintahan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran serta belum stabilnya struktur birokrasi.
“Penyesuaian anggaran di awal pemerintahan, ditambah banyaknya jabatan yang masih diisi Plt, membuat pelaksanaan program kurang maksimal. Ini berimbas pada rendahnya serapan dan meningkatnya Silpa,” jelasnya.
Menjaga Keseimbangan Politik dan Kinerja
Meski kritik mengemuka, PKB menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Bagi Mustafa, keseimbangan antara dukungan politik dan fungsi kontrol harus dijaga demi kepentingan publik.
Ia berharap komunikasi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat, sehingga setiap catatan evaluasi dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Yang kita dorong adalah perbaikan. Agar program-program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat Batubara,” pungkasnya.(lib/han)
Editor : Johan Panjaitan