MEDAN, SUMUT POS- Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang dari wilayah Toba, Tapanuli Utara, Samosir, dan Simalungun menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/4/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan utama agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah pusat membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
Para peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster berisi aspirasi mereka. Mereka menilai, pasca kebijakan terkait penghentian aktivitas perusahaan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mengalami penurunan drastis.
Baca Juga: Sengketa Lahan SMAN 5 Pematangsiantar, Bobby Nasution dan Sekolah Sepakati Relokasi Jadi Solusi
Koordinator aksi, Maju Butarbutar, menyampaikan bahwa masyarakat saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan akibat hilangnya sumber mata pencaharian.
“Kami datang dengan penuh harapan, namun dalam kondisi yang sangat sulit. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun drastis, dan dampaknya sudah merambah ke berbagai sektor kehidupan,” ujarnya di sela aksi.
Massa aksi juga mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah strategis, cepat, dan terukur dalam merespons situasi yang berkembang. Mereka menilai, tanpa kebijakan konkret, kondisi masyarakat akan semakin terpuruk.
Selain itu, Forum Masyarakat Berjuang turut meminta keterlibatan berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepolisian, kejaksaan, DPRD Sumut, serta dinas terkait, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel.
Dalam tuntutannya, mereka juga meminta pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk dugaan pembakaran lahan, perusakan lingkungan, serta aktivitas ilegal lainnya.
Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Saut Ternama Sitorus, menegaskan bahwa dampak dari kebijakan yang ada tidak hanya menyentuh sektor ekonomi, tetapi juga telah merambah dunia pendidikan.
“Banyak anak-anak terancam putus sekolah karena orang tua mereka kehilangan penghasilan. Bahkan ada mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan,” ungkapnya.
Massa juga menyoroti potensi konflik sosial yang dapat muncul apabila kondisi ini terus dibiarkan. Mereka mengingatkan bahwa meningkatnya pengangguran berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Selain mendesak solusi jangka pendek, mereka juga meminta pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi yang nyata, termasuk penyediaan lapangan kerja alternatif dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Masyarakat Berjuang juga meminta Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto, agar kebijakan yang diambil ke depan benar-benar mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah.
Aksi damai berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait tuntutan yang disampaikan massa.
Forum Masyarakat Berjuang berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dan berpihak kepada masyarakat, serta menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terdampak. (san/ram)
Editor : Juli Rambe