TEBING TINGGI, Sumutpos.jawapos.com– Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, ambil bagian dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Banda Aceh, Senin (20/4/2026). Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi antar pemerintah kota untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang akan dibawa ke tingkat nasional.
Raker yang berlangsung selama empat hari, sejak 19 hingga 22 April 2026, dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, unsur BNPB, jajaran APEKSI pusat, hingga para wali kota se-Komwil I Sumatera.
Dalam forum tersebut, Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan dua isu utama yang menjadi perhatian bersama, yakni ketangguhan bencana dan kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, kota-kota—terutama ibu kota provinsi—memegang peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak bisa ditawar.
Baca Juga: Diduga Langgar Prosedur, Dapur MBG Fanayama Ditutup Sementara
“Ketika satu kota terdampak bencana, efeknya bisa menjalar ke daerah lain dan mengganggu roda perekonomian. Ini menjadi prioritas yang harus diperkuat dan disampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, APEKSI juga mendorong inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu terobosan yang disoroti adalah penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS dengan metode split payment, yang dinilai lebih transparan dan akuntabel.
Skema ini memungkinkan pajak langsung terbagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah, sehingga meminimalkan potensi kebocoran sekaligus mempermudah pengawasan.
Tak hanya itu, Raker Komwil I turut merumuskan sejumlah rekomendasi penting lainnya, mulai dari penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Perbaikan sistem digital pemerintahan seperti Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) juga menjadi sorotan, bersama upaya penguatan layanan publik, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap pengembangan UMKM.
Baca Juga: Capping Day dan Purna Siswa Ki Hajar Dewantara Kotapinang: 446 Lulusan Siap Menapaki Dunia Kesehatan
Dalam konteks kebijakan fiskal, APEKSI bahkan mengusulkan agar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibebankan ke APBN, serta mendorong penyesuaian skema pajak daerah seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui pola opsen.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, sebagai tuan rumah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana, mengingat wilayahnya berada di kawasan rawan gempa.
“Penguatan sistem tanggap bencana harus menyentuh seluruh lapisan, mulai dari OPD hingga masyarakat di tingkat gampong. Kesadaran kolektif adalah kunci ketangguhan,” ujarnya.
Kehadiran Wali Kota Tebing Tinggi dalam forum ini turut didampingi sejumlah pejabat Pemko, termasuk Sekdako, kepala OPD, hingga Ketua TP PKK. Partisipasi aktif ini diharapkan mampu membawa pulang gagasan dan inovasi baru, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta sistem mitigasi bencana yang lebih modern.(mag-3/han)
Editor : Johan Panjaitan