MEDAN, SUMUT POS- Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengaku kebingungan menghadapi dinamika sikap masyarakat terkait keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), terutama setelah pemerintah pusat resmi mencabut izin perusahaan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bobby dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Hotel Santika Medan, Rabu (22/4/2024).
Menurut Bobby, dalam beberapa bulan terakhir terjadi fenomena yang cukup membingungkan. Masyarakat menunjukkan sikap yang tidak konsisten terhadap keberadaan TPL.
Baca Juga: Rumah Singgah Jupe Belum Beroperasional
Awalnya, muncul gelombang aksi yang menuntut agar perusahaan tersebut ditutup. Namun, tak lama berselang, muncul aksi lain yang justru meminta agar TPL kembali beroperasi.
“Beberapa bulan lalu demonya minta tutup TPL. Kemarin demonya minta buka TPL. Ini bukan gerbang rumah, bukan gerbang kantor, sebentar minta tutup, sebentar minta buka,” tegas Bobby.
Ia menilai, kondisi ini menunjukkan belum adanya kesepahaman di tengah masyarakat terkait arah kebijakan terhadap TPL, khususnya setelah izin operasionalnya dicabut.
Lebih jauh, Bobby mengungkapkan bahwa dinamika tersebut tidak hanya sebatas perbedaan pendapat, tetapi sudah mulai memicu konflik di tengah masyarakat.
Ia menyebut, di beberapa wilayah bahkan terjadi saling klaim kepentingan yang berujung pada ketegangan sosial.
“Masyarakat sudah saling klaim, bahkan sampai berantam. Ini yang membuat kepala daerah di sana pusing,” ujarnya.
Situasi ini, menurutnya, menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menentukan arah kebijakan yang tepat.
Meski dihadapkan pada kondisi yang kompleks, Bobby menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia memastikan bahwa langkah-langkah strategis terus disiapkan untuk mencari solusi terbaik.
Bobby menekankan bahwa pencabutan izin TPL oleh pemerintah pusat adalah keputusan final yang harus diterima sebagai fakta. Oleh karena itu, langkah ke depan harus difokuskan pada penataan dan pemanfaatan kawasan eks TPL secara produktif.
Salah satu opsi yang tengah didorong adalah pemanfaatan lahan eks TPL menjadi kawasan pertanian modern berbasis teknologi, termasuk konsep food estate dengan pendekatan kecerdasan buatan (AI).
Menurut Bobby, pengelolaan lahan tidak harus berpindah tangan, namun perlu diarahkan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami tidak minta lahannya diserahkan, tapi bagaimana pengelolaannya bisa diarahkan, misalnya menjadi kawasan pertanian berbasis AI. Petani dilatih, dari tanam sampai panen semua berbasis teknologi, sehingga produksi bisa diprediksi dan harga bisa distabilkan,” jelasnya.
Ia menilai, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mampu menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Selain itu, Bobby juga menyoroti persoalan klasik di sektor pertanian, yakni ketidakseimbangan antara produksi dan distribusi komoditas.
Ia menyebut, sering terjadi anomali di mana petani mengalami kerugian saat panen raya karena harga anjlok, sementara di waktu lain masyarakat justru kesulitan mendapatkan komoditas dengan harga terjangkau.
Karena itu, sistem pertanian berbasis teknologi diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut melalui perencanaan produksi yang lebih akurat.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, terhadap berbagai inisiatif daerah.
Dukungan itu dinilai penting, terutama dalam pengembangan konsep smart farming berbasis kecerdasan buatan yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
Di akhir penyampaiannya, Bobby menegaskan bahwa penanganan konflik sosial dan penataan kawasan eks TPL harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan terkoordinasi.
Ia mengingatkan bahwa langkah yang diambil tidak hanya harus meredam potensi konflik, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Dengan pendekatan yang tepat, Bobby optimistis kawasan eks TPL dapat menjadi peluang baru bagi pembangunan daerah, bukan justru menjadi sumber persoalan berkepanjangan. (san/ram)
Editor : Juli Rambe