BATUBARA, Sumutpos.jawapos.com-Harapan masyarakat terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Plasma Perkebunan di DPRD Batu Bara mulai berubah menjadi kekecewaan. Janji politik yang sempat mengemuka dalam dua forum resmi dewan kini dinilai tak lebih dari sekadar retorika tanpa realisasi.
Kekecewaan itu disuarakan Ikatan Wartawan Online (IWO) Batu Bara yang memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Batu Bara pada Selasa, 12 Mei 2026.
Ketua IWO Batu Bara, Darmansyah, menilai sikap DPRD yang hingga kini belum juga membentuk Pansus plasma perkebunan menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat, khususnya terkait hak-hak plasma yang selama ini menjadi persoalan berkepanjangan di wilayah perkebunan.
“Kesepakatan yang sebelumnya disuarakan anggota dewan ternyata hanya isapan jempol belaka,” tegas Darmansyah, Jumat (8/5/2026).
Sebelumnya, enam fraksi di DPRD Batu Bara pada rapat paripurna Senin (9/2/2026) disebut telah menyepakati usulan agar persoalan plasma perkebunan ditingkatkan pembahasannya dari forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjadi Panitia Khusus (Pansus).
Baca Juga: BPSDM Sumut Dorong ASN Kuasai AI dan Kompetensi Digital
Komitmen serupa kembali mencuat dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap LKPj Pemkab Batu Bara Tahun 2025 pada Selasa (31/3/2026). Saat itu, lima fraksi kembali menyuarakan pentingnya pembentukan Pansus Plasma Perkebunan.
Namun hingga memasuki Mei 2026, pembentukan pansus yang dijanjikan belum juga terlihat arah maupun progresnya.
Bagi IWO Batu Bara, situasi tersebut bukan lagi sekadar keterlambatan administratif, melainkan bentuk inkonsistensi politik yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Sebagai bentuk keseriusan, IWO Batu Bara mengaku telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Polres Batu Bara melalui Sat Intelkam pada Kamis (7/5/2026).
“Tindakan ini terpaksa kami lakukan karena sampai sekarang kami tidak melihat adanya langkah nyata dari fraksi-fraksi DPRD untuk mengusulkan pembentukan pansus tersebut,” ujar Darmansyah.
Aksi nanti, kata dia, tidak hanya akan menyoroti mandeknya pembentukan Pansus Plasma Perkebunan, tetapi juga mempertanyakan sejumlah isu lain yang dinilai menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran DPRD Batu Bara.
IWO berencana meminta penjelasan terkait urgensi kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke luar daerah, penggunaan anggaran reses, hingga realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Semua itu akan kami pertanyakan secara terbuka. Publik berhak mengetahui sejauh mana anggaran yang digunakan benar-benar berdampak untuk masyarakat,” katanya.
Dukungan terhadap rencana aksi tersebut juga datang dari Zuriat Kedatukan Lima Puluh. Melalui juru bicaranya, Zamal Setiawan, kelompok itu menyatakan akan ikut bergabung dalam demonstrasi sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan plasma masyarakat.
“Sejak awal Kedatukan Lima Puluh bersama IWO ikut memperjuangkan persoalan plasma perkebunan. Dalam aksi nanti kami pasti ikut serta,” tegas Zamal.
Persoalan plasma perkebunan sendiri selama bertahun-tahun menjadi isu sensitif di Kabupaten Batu Bara. Di tengah luasnya areal perkebunan yang beroperasi, sebagian masyarakat masih mempertanyakan realisasi hak plasma yang seharusnya menjadi bagian dari kesejahteraan warga sekitar.
Karena itu, tuntutan pembentukan Pansus dinilai bukan sekadar agenda politik, melainkan upaya membuka persoalan yang selama ini dianggap berjalan tanpa pengawasan serius.(lib/han)
Editor : Johan Panjaitan