MEDAN, SUMUT POS- Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) kembali menjadi sorotan. Selain menuai kritik akibat mahalnya harga tiket masuk dan keluhan sepinya jumlah pengunjung, muncul pula pertanyaan mengenai manfaat penyelenggaraan agenda tahunan tersebut bagi masyarakat.
Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara, Rony Reynaldo Situmorang, menegaskan bahwa secara prinsip PRSU tetap merupakan kegiatan yang sangat penting bagi Sumatera Utara.
Namun, menurutnya, penilaian terhadap keberhasilan penyelenggaraan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus didasarkan pada data setelah seluruh rangkaian acara selesai.
Rony menjelaskan bahwa DPRD Sumut, khususnya Komisi C, memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, mekanisme pengawasan terhadap BUMD berbeda dengan organisasi perangkat daerah karena perusahaan daerah memiliki tata kelola tersendiri.
"Soal itu ada aturannya. Ini kan BUMD. Mereka memiliki mekanisme pertanggungjawaban sendiri, sehingga tidak secara langsung menjadi objek pengawasan DPRD seperti perangkat daerah," ujarnya saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Senin (13/7/2026).
Meski demikian, Politisi Nasdem itupun menegaskan bahwa keberadaan PRSU memiliki nilai strategis bagi daerah sebagai wadah promosi berbagai potensi unggulan Sumatera Utara.
"Sangat penting. Saya rasa secara pribadi Sumatera Utara perlu suatu fasilitas dan wadah untuk mempersatukan setiap unggulan-unggulan yang dimiliki daerah di satu tempat sehingga masyarakat mudah melihatnya, mengenalnya, dan akhirnya mencintainya," kata Rony.
Ia mengakui bahwa berbagai persoalan yang mencuat selama pelaksanaan PRSU tahun ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Berbagai kritik mulai dari harga tiket yang dinilai terlalu tinggi, hingga isu sepinya jumlah pengunjung harus menjadi bahan evaluasi serius.
Meski demikian, menurutnya, kesimpulan mengenai berhasil atau tidaknya penyelenggaraan PRSU belum bisa ditarik hanya berdasarkan kondisi yang terlihat di tengah pelaksanaan.
"Saya sendiri belum melihat langsung pelaksanaannya. Kalau sekarang ada yang mengatakan semakin sepi, saya juga belum tahu. Ini kan belum selesai. Nanti kita lihat dulu di akhir bagaimana jumlah pengunjungnya dibandingkan dengan tahun lalu," ujarnya.
Rony menilai evaluasi harus dilakukan menggunakan data yang objektif, bukan sekadar berdasarkan persepsi atau pengamatan sesaat.
Ia mencontohkan, apabila setelah kegiatan selesai jumlah pengunjung ternyata mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, maka kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep maupun pengelolaan PRSU.
"Kalau nanti sudah selesai, kemudian datanya menunjukkan memang terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, baru itu bisa menjadi bahan evaluasi. Kita harus membandingkannya secara apple to apple berdasarkan data, bukan berdasarkan persepsi," tegasnya.
Lebih lanjut, Rony memastikan Komisi C DPRD Sumut akan meminta laporan resmi dari pihak penyelenggara setelah PRSU berakhir.
Laporan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi DPRD untuk menilai efektivitas penyelenggaraan, capaian jumlah pengunjung, serta berbagai aspek lain yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan PRSU berikutnya.
"Kami nanti sendiri pasti akan memanggil pihak terkait setelah acara selesai. Kami minta laporannya, bagaimana perkembangannya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu nanti menjadi bahan evaluasi kami," pungkasnya.
Pernyataan Ketua Komisi C DPRD Sumut tersebut menambah daftar perhatian terhadap penyelenggaraan PRSU tahun ini. Sebelumnya, berbagai kalangan mulai dari pelaku UMKM, pengamat sosial hingga sejumlah anggota DPRD Sumut juga telah menyoroti tingginya harga tiket masuk, kebijakan pembagian tiket gratis yang dinilai belum merata, hingga minimnya jumlah pengunjung yang berdampak terhadap penjualan pelaku usaha di arena PRSU.(san/ram)
Editor : Juli Rambe