STABAT, Sumutpos.jawapos.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Langkat melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi menilai masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap optimal, sehingga berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan dan Pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/7/2026).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Matthew Diemas Bastanta, mengatakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menggali sumber PAD dinilai belum bekerja secara maksimal.
"Masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal," ujar legislator yang akrab disapa Teo itu.
Baca Juga: Pemko Binjai Percepat Sertifikasi Aset, Perkuat Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan rendahnya optimalisasi potensi pendapatan, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, pengelolaan aset milik pemerintah daerah dinilai belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai pemerintah belum menunjukkan inovasi dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Karena itu, pihaknya mendesak Pemkab Langkat segera melakukan pembenahan secara menyeluruh melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih profesional, transparan, serta memperkuat pengawasan guna menutup potensi kebocoran pendapatan.
Prioritaskan Daerah Terdampak Banjir
Selain menyoroti persoalan PAD, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Langkat.
Teo menegaskan pemerintah harus memastikan anggaran pemulihan pascabencana benar-benar diprioritaskan bagi desa dan kecamatan yang mengalami dampak paling besar.
Menurutnya, masyarakat korban banjir berhak memperoleh perhatian melalui pembangunan infrastruktur, rehabilitasi fasilitas umum, serta pemulihan aktivitas ekonomi agar dapat kembali berjalan normal.
"Setiap Dana TKD pascabanjir harus diprioritaskan pada desa dan kecamatan yang benar-benar terdampak banjir," tegasnya.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Sorotan
Di sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan meminta Dinas Pendidikan memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan agar proses belajar mengajar tidak terganggu.
Selain rehabilitasi sarana dan prasarana, pemerintah juga diminta memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi maupun akses.
Fraksi menilai pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang harus diwujudkan secara nyata.
Sementara pada sektor kesehatan, Teo menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok desa.
Ia meminta Dinas Kesehatan memperkuat pelayanan di wilayah pedesaan melalui pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta layanan kesehatan keliling agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.
"Dinas Kesehatan harus memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu, memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, dan tanpa diskriminasi," pungkasnya. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan