NIAS SELATAN, Sumutpos.jawapos.com – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Nias Selatan (Nisel) menyatakan menerima dan menyetujui Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Nisel, Senin (31/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Nisel Elisati Halawa, didampingi para wakil ketua DPRD, serta dihadiri anggota DPRD, pimpinan OPD dan unsur Forkopimda Nisel.
Persetujuan seluruh fraksi menjadi pintu masuk bagi pembahasan yang lebih teknis. Setelah nota pengantar diterima, masing-masing komisi bersama OPD mitra kerja akan membedah program, target pendapatan, belanja hingga pembiayaan sebelum Ranperda tersebut ditetapkan.
Pendapatan Daerah Naik Rp1,4 Miliar
Dalam pandangan fraksi yang dibacakan Ferisman Nduru, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp1.415.927.172,51 atau 1,77 persen.
Meski menyetujui kenaikan tersebut, PDIP mendorong pemerintah daerah tidak berhenti pada target angka. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, terutama pajak dan retribusi, dinilai harus terus dilakukan.
Baca Juga: PT Unitwin Indonesia Kembali Kelola Taman Hewan Siantar hingga 2056
Langkah itu dinilai penting setelah ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bagi legislatif, peningkatan pendapatan harus dibarengi dengan sistem pemungutan yang lebih optimal, tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha.
Belanja Naik 6,88 Persen, Prioritas Dipertanyakan
Di sisi belanja, Fraksi PDIP menyoroti kenaikan sebesar 6,88 persen menjadi Rp1.614.452.137.858,16.
Kenaikan belanja tersebut diminta benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Tiga sektor menjadi sorotan utama, yakni infrastruktur, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta penggerakan ekonomi rakyat.
Fraksi PDIP meminta pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi memberikan manfaat secara adil ke seluruh wilayah Nias Selatan.
Baca Juga: Geruduk Kantor Bupati Padang Lawas Soal Konflik Lahan, Wabup : “Jangan Ada Masyarakat Dirugikan
Pesan tersebut menjadi penting karena kenaikan belanja daerah pada akhirnya harus dapat diukur melalui dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Target SILPA Nol Rupiah
Dalam struktur pembiayaan, penerimaan pembiayaan setelah perubahan disesuaikan menjadi Rp203.524.173.685,65, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyambut baik target Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp0.
Target tersebut dinilai mencerminkan upaya pemerintah meningkatkan disiplin sekaligus akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Namun, target SILPA nol rupiah juga menuntut perencanaan yang realistis. Setiap program yang dianggarkan harus memiliki kesiapan pelaksanaan agar anggaran tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Bupati Apresiasi Persetujuan Fraksi
Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia menyambut baik persetujuan seluruh fraksi terhadap Nota Pengantar Ranperda P-APBD 2026.
Ia menyampaikan apresiasi atas pandangan, saran dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi.
Baca Juga: Dituding di Balik Kematian Winda Gowasa, Naomi Harefa Akhirnya Buka Suara
Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan Ranperda sebelum pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.
“Saran dan masukan dari seluruh Fraksi akan menjadi bahan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan Ranperda P-APBD Nisel tahun 2026 yang akan dibahas bersama antara Komisi DPRD dengan OPD Mitra Kerja,” ujar Sokhiatulo.
Persetujuan Bukan Akhir Pembahasan
Diterimanya Nota Pengantar Ranperda oleh seluruh fraksi memang menjadi perkembangan positif dalam proses penyusunan P-APBD 2026.
Namun, persetujuan tersebut bukan akhir dari proses.
Tahap pembahasan bersama komisi dan OPD justru menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rupiah dalam perubahan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
Baca Juga: KONI Medan Apresiasi MCC
Kenaikan pendapatan harus realistis. Kenaikan belanja harus memiliki target manfaat yang terukur. Sementara target SILPA nol rupiah harus ditopang kesiapan program dan kemampuan pelaksanaan di lapangan.
Dengan demikian, P-APBD 2026 tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, memperbaiki pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi masyarakat Nias Selatan.(eri/han)
Editor : Johan Panjaitan