MEDAN, SUMUT POS- Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Hasyim, menyoroti persoalan banjir dan banjir rob yang hingga kini masih menghantui masyarakat di kawasan Medan Utara, khususnya Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan.
Menurut Hasyim, sejumlah infrastruktur yang dibangun untuk mengatasi persoalan banjir perlu dievaluasi efektivitasnya. Salah satunya kolam retensi yang dibangun Pemerintah Kota Medan pada periode sebelumnya.
Ia menilai keberadaan kolam retensi tersebut belum memberikan dampak maksimal dalam mengurangi genangan maupun banjir di kawasan yang rawan terdampak.
Baca Juga: Tindaklanjut Aspirasi APPSI, Komisi A dan B DPRD Sumut Ultimatum Produsen Daging Ayam
“Kolam retensi itu harus dievaluasi kembali. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pemerintah justru tidak berfungsi maksimal sesuai dengan tujuan awal pembangunannya,” ujar Hasyim saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Jumat (10/9/2026).
Hasyim mendorong Pemko Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan fungsi kolam retensi tersebut. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan agar infrastruktur yang telah dibangun tidak menjadi proyek yang sia-sia.
Selain kolam retensi, Hasyim juga menyoroti pembangunan benteng penahan banjir rob di kawasan Medan Belawan. Ia menyebut usulan pembangunan benteng rob sebelumnya telah disampaikan Pemko Medan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), namun hingga kini penanganannya belum maksimal.
“Masalah rob di Belawan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penanganan parsial. Harus ada pembangunan benteng rob yang komprehensif dan terintegrasi,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta Pemko Medan dan Pemprov Sumut bersama-sama melakukan lobi kepada pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur penahan rob dapat dilanjutkan dan diperkuat.
“Pemko dan Pemprov harus berkolaborasi. Kalau kewenangannya ada di pusat, maka harus sama-sama melobi pemerintah pusat agar persoalan rob ini mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi lambannya pembangunan infrastruktur di kawasan Medan Utara. Menurut Hasyim, persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, meski terjadi pergantian kepemimpinan mulai dari tingkat presiden, gubernur hingga wali kota.
“Kita sangat prihatin melihat kondisi Medan Utara. Bertahun-tahun berganti kepemimpinan, tetapi persoalan infrastrukturnya masih begitu-begitu saja. Masyarakat tentu mempertanyakan kapan kawasan ini benar-benar mendapat perhatian,” ungkapnya.
Hasyim mengatakan, pembangunan jalan dan drainase yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat Medan Utara juga belum berjalan sesuai harapan. Sejumlah usulan yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses, kata dia, masih banyak yang belum direalisasikan.
“Banyak titik yang kita usulkan melalui reses belum tersentuh. Jalan provinsi masih ada yang rusak, parit-parit juga banyak yang penuh sedimentasi dan tidak berfungsi maksimal,” katanya.
Karena itu, Hasyim meminta pemerintah menjalankan kewenangan masing-masing secara optimal dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam menangani persoalan Medan Utara.
Legislator dari Dapil I Sumut yang juga mewakili Medan Utara itupun berharap perhatian terhadap Medan Utara tidak hanya muncul ketika terjadi banjir atau rob. Menurutnya, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang yang mampu mengatasi persoalan banjir sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur dan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.(san/ram)
Editor : Juli Rambe