TEBINGTINGGI, Sumutpos.jawapos.com – Kematian Mhd Ikhsan Syahputra, pekerja usaha racipan kayu UD Putra Mandiri di Jalan AMD, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi, menyisakan persoalan yang belum tuntas. Selain menyoroti dugaan kelalaian dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keluarga korban juga mempertanyakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta kejelasan santunan bagi ahli waris.
Persoalan ini kini dibawa ke DPRD Kota Tebingtinggi. Kuasa hukum keluarga korban, Sapta Nugraha Isa, melayangkan surat pengaduan kepada Ketua DPRD, Jumat (23/10/2026). Dia meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan pihak terkait.
Baca Juga: Hari Santri di Deliserdang Berujung Dugaan Keracunan Massal, 32 Santri Dirawat di Rumah Sakit
Pengaduan itu disampaikan Sapta untuk dan atas nama Mislunah, ibu kandung korban, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, Sapta memaparkan sejumlah hal yang dinilai perlu ditelusuri, mulai dari kronologi kecelakaan yang merenggut nyawa Ikhsan, dugaan tidak terpenuhinya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, hingga belum adanya santunan atau uang duka yang diterima keluarga korban dari pihak pengusaha.
Tewas Saat Memeriksa Muatan Kayu
Berdasarkan kronologi dalam surat pengaduan, kecelakaan maut itu terjadi Sabtu (10/10/2026), sekitar pukul 15.00 WIB.
Saat itu, Ikhsan disebut mendapat perintah dari sopir untuk memeriksa ikatan kayu palet yang ditumpuk tinggi di atas truk kontainer. Kendaraan tersebut, menurut pengaduan, terparkir di bawah kabel listrik milik PLN.
Ketika melakukan pemeriksaan, kepala korban diduga bersentuhan dengan kabel listrik bertegangan tinggi. Ikhsan kemudian terjatuh di atas tumpukan kayu palet.
Mengacu pada keterangan sopir yang dicantumkan dalam surat pengaduan, korban selanjutnya diturunkan oleh rekan-rekannya sebelum dibawa menggunakan becak motor menuju Rumah Sakit Kumpulan Pane. Namun, nyawanya tidak tertolong. Korban disebut meninggal dunia dalam perjalanan sekitar pukul 16.20 WIB.
Baca Juga: Kabut Asap Masih Selimuti Kota Binjai, Kualitas Udara jadi Sangat Tidak Sehat
Peristiwa ini menyisakan pertanyaan mengenai aspek keselamatan kerja, termasuk prosedur pemeriksaan muatan di dekat jaringan listrik bertegangan tinggi. Meski demikian, ada tidaknya pelanggaran prosedur K3 serta pihak yang bertanggung jawab masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan instansi berwenang.
Dugaan BPJS Tak Aktif Jadi Sorotan
Persoalan tidak berhenti pada kecelakaan yang merenggut nyawa Ikhsan. Kuasa hukum keluarga juga menyoroti dugaan bahwa korban dan pekerja lain di UD Putra Mandiri tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
Dalam surat pengaduannya, Sapta merujuk Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang mengatur kewajiban pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, status kepesertaan korban dinilai penting untuk ditelusuri. Kepastian tersebut akan berpengaruh terhadap penentuan hak-hak yang dapat diperoleh ahli waris, termasuk kemungkinan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian sesuai persyaratan yang berlaku.
Namun, dugaan tidak terdaftarnya korban belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari pihak pengusaha maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Ditreskrimsus Polda Sumut Hadirkan Inovasi Kuat Wassidik
Sapta juga meminta agar pengawasan ketenagakerjaan di Kota Tebingtinggi menjadi perhatian. Menurutnya, kejadian ini perlu menjadi momentum untuk memeriksa kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perlindungan pekerja.
Ibu Korban Menanti Kejelasan Santunan
Di tengah kehilangan tersebut, keluarga Ikhsan masih menunggu kejelasan mengenai tanggung jawab pihak pengusaha.
Dalam pengaduannya, Sapta menyebut hingga surat disampaikan kepada DPRD, keluarga belum menerima santunan atau uang duka dari UD Putra Mandiri.
Ikhsan diketahui merupakan tulang punggung keluarga. Ayahnya telah meninggal dunia sekitar 20 tahun lalu. Kepergiannya kini menyisakan ibu dan seorang kakak perempuan.
Bagi keluarga, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut bantuan setelah kematian. Mereka juga membutuhkan kepastian mengenai hak-hak ahli waris serta tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
Melalui RDP, kuasa hukum berharap DPRD dapat memfasilitasi pembahasan bersama Disnaker dan instansi terkait. Sejumlah hal yang diminta untuk ditelusuri meliputi kronologi kecelakaan, penerapan K3 di tempat kerja, status jaminan sosial korban, serta pemenuhan hak-hak keluarga.
Pemilik Usaha Akui Kecelakaan
Sebelumnya, pemilik UD Putra Mandiri membenarkan adanya kecelakaan kerja yang menewaskan Ikhsan. Dia menyebut pihak usaha telah menemui keluarga korban untuk membicarakan persoalan tersebut secara kekeluargaan.
Sementara itu, Humas Polres Tebingtinggi, AKP Muliono, sebelumnya membenarkan peristiwa tersebut. Dia menyatakan korban meninggal dunia akibat tersengat listrik PLN. Tim Inafis Polres Tebingtinggi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Baca Juga: UHN Pacu Daya Saing, Siapkan Rumah Sakit Internasional dan Smart Campus
Dalam surat pengaduannya, Sapta turut menyoroti waktu pelaporan kejadian. Keluarga disebut baru melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Rambutan sekitar pukul 21.00 WIB. Selanjutnya, personel Inafis disebut melakukan olah TKP mulai sekitar pukul 22.00 WIB hingga 23.30 WIB.
Hingga berita ini disusun, tanggapan pihak UD Putra Mandiri terkait isi pengaduan, status kepesertaan BPJS, dan santunan kepada keluarga korban masih perlu dikonfirmasi. Tanggapan DPRD serta Disnaker mengenai permintaan RDP dan tindak lanjut pengaduan juga belum diperoleh.(zan/han)
Editor : Johan Panjaitan