sumutpos.jawapos.com – Polemik pengadaan sepatu untuk Program Sekolah Rakyat terus bergulir. Setelah ramai diperbincangkan di media sosial karena nilai anggaran yang dinilai fantastis, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akhirnya mengakui bahwa sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Sosial (Kemensos) memang belum sepenuhnya siap menangani pengadaan barang dan jasa dalam skala besar.
Melansir Instagram @pandemictalks, Jumat (8/5/2026), pengakuan itu disampaikan Gus Ipul usai mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan jajaran Kemensos, Jumat (8/5/2026).
Di tengah sorotan publik terkait anggaran sepatu Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp27 miliar, Gus Ipul mengatakan Kemensos membutuhkan penguatan tata kelola agar program strategis pemerintah tidak tersandung persoalan hukum maupun dugaan korupsi.
Baca Juga: Hantavirus Sudah Terdeteksi di Indonesia, Kemenkes Catat 23 Kasus dan 3 Kematian
“Kami belum memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar,” ujar Gus Ipul.
Menurut dia, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), posisi Kemensos masih berada di peringkat ke-167 dari lebih 600 instansi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Karena itu, pihaknya meminta masukan langsung kepada KPK terkait pola pengawasan dan kemungkinan menggunakan agen pengadaan dari instansi lain.
Gus Ipul menegaskan pihaknya tidak ingin Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo justru tercoreng oleh praktik penyelewengan anggaran.
Sebelumnya, publik ramai menyoroti dokumen pengadaan yang mencantumkan harga sepatu siswa dan guru Sekolah Rakyat hingga Rp700 ribu per pasang untuk beberapa kategori. Angka tersebut kemudian memicu kritik warganet yang menilai harga itu terlalu tinggi untuk kebutuhan sekolah.
Baca Juga: Anggota BPK RI, Haerul Saleh Meninggal Dunia karena Kebakaran di Ruang Kerjanya
Namun Kemensos membantah angka tersebut merupakan harga final. Gus Ipul menjelaskan nominal Rp700 ribu masih berupa pagu atau batas atas anggaran sebelum proses lelang dilakukan.
Ia mengatakan mekanisme pengadaan dimulai dari penyusunan pagu anggaran, lalu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga tender terbuka yang biasanya menghasilkan harga lebih rendah dari perencanaan awal.
Dalam penjelasan Kemensos, sejumlah harga hasil pengadaan disebut berada di bawah pagu, seperti sepatu olahraga siswa Rp447 ribu, sepatu harian SD Rp250 ribu, dan sepatu PDL siswa Rp640 ribu.
Untuk meredam polemik, Kemensos juga membentuk tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial dan Plt Inspektur Jenderal guna mendalami seluruh proses pengadaan sepatu dan seragam Sekolah Rakyat. Hasil investigasi internal itu dijanjikan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Di media sosial, polemik ini memancing beragam komentar netizen. Banyak yang mempertanyakan transparansi anggaran, sementara lainnya meminta publik menunggu hasil audit resmi.
“Kalau memang transparan, buka saja detail spesifikasi dan hasil lelangnya,” tulis seorang netizen di Instagram.
“Yang penting kualitasnya benar-benar bagus dan tahan lama buat anak sekolah,” komentar akun lainnya.
Ada pula netizen yang menyoroti pengakuan Gus Ipul soal keterbatasan SDM di Kemensos.
“Kalau memang belum siap, seharusnya dari awal libatkan lembaga yang lebih berpengalaman,” tulis warganet lain.
Meski demikian, Gus Ipul memastikan pemerintah membuka ruang pengawasan dari berbagai pihak, termasuk KPK, LKPP, dan aparat penegak hukum agar pengadaan berjalan bersih dan akuntabel.(lin)
Editor : Redaksi