sumutpos.jawapos.com – DPRD Kota Malang menyatakan sepakat mendorong penghentian sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Malang setelah menerima aspirasi mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang, Sabtu (5/9/2026).
Melansir Instagram @cretivox, Senin (7/9/2026), dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan MBG. Beberapa persoalan yang menjadi sorotan antara lain pengawasan program, mekanisme distribusi, hingga pelaksanaan di lapangan yang dinilai masih membutuhkan perbaikan.
DPRD Kota Malang menyebut sikap tersebut bukan berarti menghentikan program MBG secara nasional. Sebab, program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan DPRD daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya secara sepihak.
Baca Juga: Omay Wujudkan Keinginan Punya “Rumah Terakhir” di San Diego Hills
Dorongan yang disampaikan lebih mengarah pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di tingkat daerah. Dewan menilai perbaikan diperlukan agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dapat berjalan sesuai tujuan awal.
Selain aspek pengawasan, mahasiswa juga menyoroti dampak pelaksanaan MBG terhadap rantai pasok lokal. Mereka meminta agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan keterlibatan pelaku usaha dan pemasok pangan di daerah.
DPRD Kota Malang berharap evaluasi dapat menghasilkan mekanisme yang lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tetap memberikan manfaat bagi penerima sekaligus mampu mendukung perekonomian masyarakat sekitar.
Baca Juga: Terkait Temuan BPK, Perusahaan Mitra Parkir Dishub Medan Tegaskan Adanya Dana Deposit yang TersimpanDPRD Kota Malang dorong evaluasi pelaksanaan MBG usai aksi mahasiswa. Program nasional tetap berjalan dengan perbaikan mekanisme.
Sementara itu, pemerintah pusat hingga kini tetap menjalankan program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Evaluasi di sejumlah daerah menjadi bagian dari upaya memastikan implementasi program berjalan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.(lin)
Editor : Redaksi