sumutpos.jawapos.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus melanda Indonesia menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.
Melansir Instagram @pandemictalks, Rabu (21/10/2026), Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Kondisi ini juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia).
Greenpeace menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman api. Pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai sekaligus menyelesaikan persoalan mendasar yang menyebabkan kebakaran terus berulang.
Baca Juga: UHN Pacu Daya Saing, Siapkan Rumah Sakit Internasional dan Smart Campus
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kerusakan ekosistem gambut. Ekosistem ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk menyimpan karbon dan mempertahankan kondisi tata air.
Ketika gambut mengering dan terbakar, api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat kebakaran lebih sulit dideteksi dan dipadamkan dibandingkan kebakaran yang hanya terjadi di permukaan.
Karena itu, Greenpeace mendesak pemerintah memperkuat perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut sebagai bagian dari upaya mencegah karhutla berulang.
Perbaikan pengelolaan tata air juga dinilai penting untuk menjaga kelembapan gambut sehingga tidak mudah terbakar, terutama ketika memasuki periode cuaca kering.
Baca Juga: UHN Pacu Daya Saing, Siapkan Rumah Sakit Internasional dan Smart Campus
Selain langkah pencegahan, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan harus diperkuat. Upaya ini diperlukan agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga menyentuh penyebab utama kebakaran.
Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak, krisis lingkungan bukan lagi sekadar ancaman pada masa mendatang. Dampaknya telah dirasakan secara langsung melalui pencemaran udara, gangguan kesehatan, hingga terganggunya aktivitas dan sumber penghidupan sehari-hari.
Paparan kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus karena dampak pencemaran udara dapat lebih berbahaya bagi kesehatan mereka.
Dalam situasi tersebut, perlindungan masyarakat perlu menjadi bagian penting dari kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah tidak hanya dituntut bergerak cepat memadamkan api, tetapi juga memastikan warga memperoleh informasi kualitas udara, akses layanan kesehatan, serta perlindungan dari paparan asap.
Baca Juga: Beras dan Komoditas Sumut Surplus
Greenpeace menegaskan, penanganan krisis iklim harus menempatkan keselamatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sebagai prioritas.
Upaya tersebut membutuhkan langkah yang menyeluruh, mulai dari pencegahan kebakaran, pemulihan ekosistem yang rusak, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, hingga penegakan hukum secara konsisten.
Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada penyelesaian keadaan darurat, tetapi juga pada upaya mencegah bencana serupa terulang dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.(lin)
Editor : Redaksi