MEDAN, SUMUT POS- Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat senilai Rp29,5 miliar kembali memunculkan fakta baru.
Sejumlah saksi dari kalangan kepala sekolah yang dihadirkan, memberikan keterangan yang berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik.
Salah satu saksi, Sumini, membantah sekolah yang dipimpinnya pernah menerima bantuan dua unit smartboard sebagaimana tercantum dalam BAP.
"Saya tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait pengadaan tersebut," ujarnya dalam sidang di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (15/6/2026).
Pernyataan itu membuat majelis hakim yang diketuai M Yusafrihardi Girsang, mempertanyakan keterkaitan saksi dengan proyek yang sedang diperiksa.
Bantahan serupa disampaikan Turino, Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 1 Gebang. Ia mengaku saat mulai menjabat pada Agustus 2024, dua unit smartboard sudah berada di sekolah sehingga dirinya tidak mengetahui proses penerimaan maupun penyerahan barang tersebut.
Menanggapi perbedaan keterangan saksi dengan dokumen penyidikan, majelis hakim meminta jaksa menghadirkan dokumen asli dalam persidangan.
"Penggunaan alat bukti berupa fotokopi tanpa dokumen autentik dapat menimbulkan persoalan pembuktian di persidangan," kata Girsang.
Sementara itu, tiga saksi lainnya yakni Yudi Irawan, Muhammad Iswandi, dan Kamaluddin mengakui sekolah mereka menerima masing-masing tiga unit smartboard.
