Nasional Metropolis Kesehatan Sumatera Utara Wisata & Kuliner Society Internasional Ekonomi

Antrean BBM Kian Panjang, DPRD Sumut Desak Pertamina Pastikan Stok Tetap Aman

Johan Panjaitan • Minggu, 14 Juni 2026 | 10:38 WIB
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti.(Dok : Rudi Alfahri Rangkuti)
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti.(Dok : Rudi Alfahri Rangkuti)

 

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com – Antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan dan berbagai daerah di Sumatera Utara mendapat sorotan dari DPRD Sumatera Utara. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, tetap aman di seluruh SPBU. Menurutnya, persoalan utama yang harus segera ditangani bukan sekadar pengaturan distribusi atau pembatasan pembelian, melainkan jaminan pasokan agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh bahan bakar.

"Kalau Pertamina ingin membuat aturan atau regulasi terkait pembatasan BBM bersubsidi, itu silakan saja dilakukan. Tetapi yang paling penting, Pertalite dan Biosolar jangan sampai kosong di SPBU. Itu yang harus menjadi perhatian utama," ujar Rudi kepada Sumut Pos, Minggu (14/6/2026).

Baca Juga: Wujudkan Gaya Hidup Sehat, Warga Binaan dan Petugas Lapas Labuhan Ruku Kompak Senam Bersama

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat merupakan sesuatu yang wajar. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian kalangan, masyarakat tentu akan memilih bahan bakar yang lebih terjangkau sesuai kemampuan keuangan mereka.

Menurutnya, Pertalite dan Biosolar memang hadir sebagai instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dan operasional usaha sehari-hari. Karena itu, masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang disalahkan atas tingginya permintaan terhadap BBM bersubsidi.

"Masyarakat tentu akan mencari yang lebih murah. Itu sesuatu yang wajar dan tidak bisa kita salahkan. Karena masyarakat juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka," katanya.

Rudi menegaskan, dampak antrean panjang di SPBU tidak berhenti pada ketidaknyamanan semata. Kendaraan yang mengantre hingga meluber ke badan jalan menyebabkan kemacetan di sejumlah titik dan menghambat mobilitas masyarakat.

Lebih jauh, kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi aktivitas ekonomi. Pengemudi angkutan barang, pelaku usaha, hingga pekerja yang mengandalkan kendaraan operasional harus kehilangan waktu produktif hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

"Antrean yang terlalu panjang ini tentu menimbulkan kemacetan dan pada akhirnya mengganggu perekonomian. Ada keterlambatan aktivitas masyarakat, distribusi barang terganggu, dan ini tentu tidak baik bagi roda ekonomi," ungkapnya.

Ia mengingatkan, apabila persoalan ini tidak segera diatasi, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor. Mulai dari distribusi logistik, perdagangan, hingga layanan masyarakat yang bergantung pada kelancaran transportasi.

Baca Juga: Wujudkan Gaya Hidup Sehat, Warga Binaan dan Petugas Lapas Labuhan Ruku Kompak Senam Bersama

Karena itu, Komisi B DPRD Sumut berharap Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia dan distribusinya berjalan optimal. Ketersediaan energi, menurutnya, merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat.

"Kita mendukung Pertamina untuk tetap menyediakan pasokan Pertalite dan Biosolar secara maksimal dan mencukupi. Dengan begitu, antrean tidak terlalu panjang dan yang paling penting tidak terjadi kekosongan barang di SPBU," tegasnya.

Selain menjamin pasokan, Rudi juga mendorong peningkatan koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat terkait, dan pengelola SPBU guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung lancar dan tepat sasaran.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM bersubsidi tersedia setiap saat tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean. Kepastian tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga mobilitas warga sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.

"Yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan Pertalite dan Biosolar dengan mudah. Jangan sampai terjadi kekosongan stok yang membuat masyarakat kesulitan dan aktivitas ekonomi terganggu. Kita berharap persoalan ini segera teratasi," pungkasnya.

Baca Juga: Jerman vs Curacao: Der Panzer Memulai Misi Kebangkitan di Piala Dunia 2026

Belakangan, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Medan menjadi perhatian publik. Antrean yang didominasi sepeda motor, mobil pribadi, hingga kendaraan angkutan barang itu bahkan kerap memanjang hingga keluar area SPBU dan menyebabkan kepadatan lalu lintas di ruas jalan sekitar.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM bersubsidi. Karena itu, DPRD Sumatera Utara meminta Pertamina memastikan distribusi berjalan optimal agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.(san/han)

Editor : Johan Panjaitan
#Biosolar #spbu #ekonomi #pertalite #dprd sumut