MEDAN, SUMUT POS- Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi memastikan akan terus berfokus dalam mengatasi masalah banjir di Kota Medan.
Salah satunya, masalah banjir di Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang yang telah menjadi perhatian Pimpinan DPRD Kota Medan akibat dinilai tidak kunjung mendapatkan solusi yang jelas.
Khairul Azmi menegaskan, pihaknya sudah langsung terjun ke lokasi dan mencari solusi dari permasalahan banjir di sekitar kantor Lurah Sempakata dan sekitarnya tersebut.
"Untuk banjir di Kelurahan Sempakata, itu sudah ditinjau langsung oleh tim. Bahkan kemarin tim beserta pihak kecamatan dan kelurahan sudah melakukan normalisasi drainase dengan melakukan pengorekan sedimentasi," ucap Khairul Azmi kepada Sumut Pos, Senin (13/7/2026).
Dikatakan Azmi, selain telah melakukan normalisasi drainase, pihaknya juga sudah membongkar sejumlah beton yang menutup jalannya air pada drainase-drainase yang ada disana.
"Saat ini normalisasi drainase itu yang bisa kita lakukan. Meskipun sifatnya masih penanganan sementara, setidaknya hal ini cukup efektif dalam menampung dan mengalirkan debit air sehingga banjir yang terjadi dapat diminimalisir," ujarnya.
Selain penanganan sementara, tegas Azmi, pihaknya juga telah menyiapkan langkah penanganan yang bersifat permanen dan jauh lebih efektif dalam mengatasi masalah banjir di Kelurahan Sempakata.
Adapun penanganan yang diyakini dapat mengatasi masalah banjir di Kelurahan Sempakata tersebut, yakni dengan pelebaran drainase dengan pemasangan U-Ditch, membuat sodetan hingga air dapat langsung mengalir ke sungai, hingga pembangunan kolam retensi. Ketiga solusi tersebut ditargetkan akan dimulai pada tahun anggaran 2027.
"Pemasangan U-Ditch kita lakukan untuk pelebaran dan pendalaman drainase. Pemasangan U-Ditch ini akan kita anggarkan dan pembangunannya akan kita mulai di awal tahun depan," katanya.
Terkait pembuatan sodetan, Azmi mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian agar sodetan tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam mengalirkan debit air yang datang dari hulu ke wilayah Kelurahan Sempakata.
"Sodetan pertama itu akan melalui Jalan Jamin Ginting yang merupakan jalan nasional. Untuk ini, kita akan segera berkoordinasi dengan BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) agar pembangunan sodetan bisa dilakukan di awal tahun depan. Sementara sodetan kedua akan melalui Jalan Flamboyan Raya, ini tidak ada masalah, bisa langsung dikerjakan di tahun depan," sebutnya.
Terkait pembangunan kolam retensi, sambung Azmi, pihaknya sudah mendapatkan lokasi yang akan dilakukan pembebasan lahan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.
"Alhamdulillah lahan untuk kolam retensi sudah kita dapatkan, tinggal dilakukan pembebasan lahan. Kita akan segera menyurati Dinas Perkim (PKPCKTR) terkait hal itu agar dapat dianggarkan di tahun depan. Untuk kolam retensi, setidaknya tahun depan sudah harus dilakukan pembebasan lahan. Setelah itu baru kita akan melakukan pembangunan fisik. Mohon dukungan dari masyarakat, kita akan tuntaskan masalah banjir tersebut," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, perwakilan masyarakat Kelurahan Sempakata mendatangi Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen untuk menyampaikan masalah banjir yang telah berlangsung selama belasan tahun dan tak kunjung mendapatkan solusi.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga, Poltak Simanjuntak, menjelaskan bahwa banjir yang berulang setiap kali hujan telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata tingginya curah hujan, melainkan ketidakseimbangan antara besarnya debit air yang datang dari kawasan hulu dengan kapasitas saluran pembuangan yang ada.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wong Chun Sen yang didampingi Staf Ahli Sutrisno Pangaribuan dan Kepala Bidang Persidangan Andres Willy Simanjuntak, langsung menghubungi Camat Medan Selayang serta Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan.
Kepada kedua pejabat tersebut, Ketua DPRD Kota Medan meminta agar persoalan banjir di Kelurahan Sempakata dapat segera mendapat perhatian serius dan langkah penanganan yang nyata. (map/ram)
Editor : Juli Rambe