BALIGE, SUMUTPOS.CO– Anggota DPD RI sekaligus MPR RI, Pdt. Penrad Siagian menekankan pentingnya Pancasila sebagai konsensus berbangsa yang harus ditaati seluruh warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya warga gereja.
Sebab, Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang semestinya menjadi dasar dalam penegakan hukum di Indonesia.
Senator asal Sumut ini juga menegaskan, penegak hukum harus menjadikan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai pijakan utama. "Pengalaman selama ini menunjukkan, masih banyak penegakan hukum yang mencederai keadilan, terutama terhadap korban yang tidak memiliki kekuasaan ataupun kewenangan," kata Penrad ketika menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Gereja HKBP Balige Kota, Jumat (16/5/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri peserta dari Punguan Marga Siagian Kota Balige serta Kaum Ama dari berbagai gereja di Kabupaten Toba ini, Penrad juga menekankan pentingnya penghayatan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa.
"Harus dihayati secara terus-menerus dalam kehidupan berbangsa, sehingga keberbagaian yang ada di sekitar kita, baik beda agama, beda suku maupun beda status sosial hendaknya menjadi sebuah kekuatan dan kekayaan dalam melakukan pembangunan, baik pembangunan SDM maupun pembangunan fisik khususnya di Toba ini," katanya.
Ia mendorong masyarakat untuk melihat perbedaan agama, suku, dan status sosial sebagai kekuatan dalam membangun daerah, bukan sebagai pemisah. "Di Toba ini, kita punya kekayaan yang luar biasa dalam pariwisata dan pertanian. Modal keberbagaian harus kita kelola bersama untuk kemakmuran rakyat. Ini juga merupakan amanat dari UUD 1945," tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terlibat aktif dalam pembangunan di daerah dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, pembangunan yang berkemanusiaan, menjaga lingkungan, dan memelihara relasi sosial adalah kunci kemajuan Toba yang berkelanjutan. (adz)
Editor : Redaksi