TEBING TINGGI,Sumutpos.jawapos.com-Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Tebing Tinggi Bergerak (TTB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Tebing Tinggi, Jalan Sutomo, Senin (19/1/2026). Aksi ini menjadi wadah penyampaian kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kota serta lemahnya fungsi pengawasan legislatif.
Massa aksi yang berasal dari lima kecamatan dan berbagai lingkungan kelurahan sebelumnya berkumpul di Lapangan Merdeka sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan membawa spanduk dan pengeras suara yang dipasang pada mobil pikap, ratusan demonstran kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kota Tebing Tinggi.
“Kami hadir sesuai undangan dan jadwal yang telah disepakati. Ini aspirasi murni masyarakat,” ujar seorang peserta aksi yang mengaku mantan kepala lingkungan.
Setibanya di DPRD, massa menyampaikan orasi secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Ketua DPRD Tebing Tinggi bersama sejumlah anggota dewan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Soroti Proyek, Pemilihan Kepling, dan Program Keagamaan
Juru bicara aksi, Safrizal Jufri, menyoroti sejumlah proyek pembangunan yang dinilai sarat persoalan dan minim transparansi. Sementara Aswadi Simatupang menyoroti proses pemilihan kepala lingkungan (kepling) yang disebut-sebut penuh pelanggaran akibat dugaan intervensi pihak eksekutif.
Dari unsur tokoh masyarakat, Muslim Istiqamah mengkritisi penghentian sejumlah program keagamaan yang sebelumnya dinilai bermanfaat bagi warga. Ia menyinggung dihapusnya beasiswa penghafal Al-Qur’an serta terhentinya program Safari Maghrib yang rutin dilaksanakan pada masa kepemimpinan wali kota sebelumnya.
“Program-program yang menyentuh nilai moral dan sosial masyarakat justru dihentikan tanpa kejelasan,” ujarnya.
DPRD Akui Diabaikan Eksekutif
Dalam dialog bersama massa, Ketua DPRD Tebing Tinggi Sakti Khadafi Nasution secara terbuka mengakui adanya persoalan serius dalam hubungan kelembagaan dengan pihak eksekutif. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah surat resmi DPRD tidak mendapat respons dari Wali Kota.
“Ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan kurangnya penghormatan terhadap fungsi DPRD sebagai lembaga representasi rakyat,” tegas Sakti.
Pernyataan lebih keras disampaikan Wakil Ketua DPRD Muhammad Ikhwan. Ia menilai pengabaian terhadap DPRD sebagai bentuk pelemahan sistem demokrasi.
“Jika DPRD terus diabaikan, lebih baik dibubarkan saja,” ujarnya lantang, disambut sorakan massa.
Kekecewaan massa semakin memuncak dengan tidak hadirnya sejumlah anggota DPRD, di antaranya Azwar Rahaman dari Fraksi NasDem serta Herniwati dan Anda Yasser dari Fraksi PKS. Padahal, ketiganya sebelumnya sempat hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan menyatakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat.
Seorang pedagang yang ikut aksi menilai ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk inkonsistensi wakil rakyat.
“Kami merasa ditinggalkan. Dukungan di RDP seolah hanya formalitas, tapi saat masyarakat turun ke jalan, mereka tidak ada,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib. Massa berharap DPRD dan pemerintah kota segera menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.(mag-3/han)
Editor : Johan Panjaitan