MEDAN, SUMUT POS- Pengamat politik dan pemerintahan, Rafriandi Nasution, menilai kebijakan Work From Home (WFH) satu kali dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum tentu menjadi solusi paling efektif dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi birokrasi.
Ia justru mendorong alternatif kebijakan berupa “satu hari tanpa kendaraan bermotor pribadi” dengan dukungan transportasi umum berbasis listrik.
Menurut Rafriandi, penerapan WFH di kalangan ASN masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait disiplin dan produktivitas kerja.
Baca Juga: Jeritan Pedagang Hadapi Lonjakan Harga Plastik, MAI Medan Desak Langkah Antisipatif Pemerintah
“Selama ini WFH sering dipersepsikan sebagai hari libur tambahan. ASN seolah hanya bekerja empat hari di kantor, sementara satu hari lainnya tidak sepenuhnya produktif,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Jumat (3/4/2026).
Ia menilai, lemahnya pengawasan saat ASN bekerja dari rumah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kebijakan tersebut kurang efektif. Meskipun secara teknis pengawasan bisa dilakukan, implementasinya di lapangan dinilai belum optimal.
“Pengawasan itu tidak mudah. Ada yang bilang bisa dipantau, tapi realitanya masih banyak ASN yang tidak bekerja maksimal, bahkan ada yang justru berkeliaran di pusat perbelanjaan,” katanya.
Selain itu, Rafriandi juga menyoroti potensi dampak negatif dari WFH, baik dari sisi kesehatan maupun pengeluaran pribadi. Ia menyebut, pola kerja dari rumah dapat memicu gaya hidup kurang sehat serta meningkatkan konsumsi yang tidak perlu.
Meski demikian, ia tidak sepenuhnya menolak WFH. Menurutnya, kebijakan tersebut tetap relevan untuk kegiatan tertentu seperti rapat pengambilan keputusan atau layanan administratif yang membutuhkan respons cepat.
“WFH itu efektif untuk Zoom meeting atau koordinasi cepat. Tapi untuk pekerjaan rutin seperti absensi dan penyusunan laporan, justru kurang optimal,” jelasnya.
Sebagai alternatif, Rafriandi mengusulkan penerapan kebijakan satu hari tanpa kendaraan bermotor pribadi bagi ASN, yang diiringi dengan penggunaan transportasi umum berbasis listrik. Ia mencontohkan kebijakan serupa yang telah diterapkan di Jakarta.
“Kalau satu hari ASN tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum listrik, dampaknya lebih luas. Bisa menghemat BBM, mengurangi kemacetan, sekaligus mendorong kedisiplinan,” ujarnya.
Ia menilai, konsep ini sangat memungkinkan diterapkan di Kota Medan dan sekitarnya, khususnya melalui pengembangan koridor transportasi Mebidang (Medan, Binjai, dan Deliserdang). Namun, ia menekankan perlunya penguatan infrastruktur dan sistem yang terintegrasi.
“Transportasi listrik harus diperluas koridornya. ASN bisa dikumpulkan di titik-titik penjemputan tertentu agar operasionalnya efisien,” katanya.
Rafriandi juga menekankan pentingnya peran pejabat pemerintah sebagai teladan dalam penggunaan transportasi umum. Menurutnya, kebiasaan ini harus dimulai dari pimpinan agar dapat diikuti oleh ASN dan masyarakat.
“Pejabat harus memberi contoh. Kalau di Jabodetabek ada yang naik KRL, di sini juga harus ada keberanian yang sama untuk menggunakan transportasi umum,” tegasnya.
Selain itu, ia mengusulkan penyediaan kendaraan listrik untuk kebutuhan operasional pemerintahan, seperti bus listrik dan motor listrik untuk pengantaran dokumen. Bahkan, menurutnya, layanan penyewaan motor listrik untuk jarak pendek juga dapat menjadi solusi praktis.
Lebih jauh, Rafriandi menilai efisiensi anggaran juga dapat dicapai melalui optimalisasi rapat daring. Ia memperkirakan penghematan biaya operasional bisa mencapai 20 hingga 25 persen karena tidak memerlukan konsumsi fisik.
Sebagai penutup, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan WFH, termasuk dampaknya terhadap kinerja ASN dan pola hidup mereka.
“Pemerintah harus fokus pada peningkatan disiplin dan kesehatan ASN. WFH perlu dievaluasi secara komprehensif, sementara transportasi umum listrik harus dimassifkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas,” pungkasnya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe