LABURA, Sumutpos.jawapos.com-Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menegaskan perang terhadap narkoba tidak bisa lagi dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Desa-desa diminta menjadi benteng pertama penyelamatan masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkotika yang semakin mengkhawatirkan.
Komitmen itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kondusif serta Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang digelar di Aula Ahmad Dewi Syukur, Senin (11/5/2026).
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Samsul Tanjung, S.T., M.H., menyampaikan amanah Bupati Labura bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama keberlangsungan pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kekuatan moral dan ketahanan sosial masyarakatnya.
Baca Juga: Mayoritas Jamaah Haji Asal Aceh Adalah Korban Bencana
Ia menyoroti berbagai tantangan sosial yang kini berkembang di tengah masyarakat, mulai dari potensi konflik sosial, kenakalan remaja, penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, hingga ancaman serius penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
“Narkoba saat ini menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Peredarannya semakin masif, modus operandi semakin beragam, dan sasarannya telah merambah seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan aset masa depan daerah,” ujar Samsul.
Karena itu, kata dia, pemberantasan narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Utara harus berubah menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga pemerintah desa.
Peran kepala desa dinilai sangat strategis karena berada di garis terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pengawasan sosial dan edukasi bahaya narkoba di lingkungan masing-masing.
Baca Juga: Utang Indonesia Mendekati Rp10 Ribu Triliun
“Tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba berjalan efektif,” tegasnya.
Melalui FGD tersebut, Pemkab Labura berharap lahir langkah-langkah konkret dan rekomendasi aplikatif yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Forum itu juga diharapkan menjadi ruang konsolidasi bersama untuk memperkuat sinergi menjaga stabilitas keamanan daerah.
“Forum ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi ruang diskusi dan penguatan komitmen bersama dalam menjaga daerah tetap aman, tertib, dan bebas dari narkoba,” pungkasnya. (mag-10/han)
Editor : Johan Panjaitan