BATUBARA, Sumutpos.jawapos.com – Ancaman terhadap persatuan bangsa kini tak selalu hadir dalam bentuk konflik terbuka. Peredaran narkoba, lunturnya kepedulian sosial hingga menguatnya sikap apatis menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama.
Pesan itu mengemuka dalam Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara bersama puluhan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Kabupaten Batubara, Kamis (10/9).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Batubara itu dibuka Bupati Batubara Dr H Baharuddin Siagian yang diwakili Staf Ahli Bidang SDM Sekdakab Batubara, Baharuddin.
Dalam sambutannya, Baharuddin menegaskan wawasan kebangsaan tidak boleh berhenti pada pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut dia, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks itu, keberadaan organisasi kemasyarakatan dinilai memiliki posisi strategis dalam merespons berbagai persoalan sosial.
“Pemerintah Batubara sangat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk peran ormas dalam mewujudkan pembangunan daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Virgo Transport 8 Ditemukan Terbalik di Laut Jawa, 129 Korban Masih Dicari
Baharuddin berharap ormas ikut mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memperkuat kepedulian sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan serta menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan bertanggung jawab.
Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat merawat semangat gotong royong dan persaudaraan. Perbedaan latar belakang organisasi, kata dia, jangan sampai berubah menjadi sekat yang memisahkan.
“Apapun organisasi kita, apapun latar belakang kita, kita memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Kabupaten Batubara yang amanah, sejahtera dan bermartabat,” tegasnya.
Para pimpinan ormas juga diminta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta seluruh elemen masyarakat.
Kesbangpol: Solidaritas Jadi Kunci
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Sumut Muhammad Andry Simatupang, S.STP, M.Si, saat membacakan pidato Kepala Kesbangpol Sumut, mengapresiasi Pemkab Batubara yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.
Dia juga mengapresiasi antusiasme peserta yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi, mulai organisasi kepemudaan, budaya, pers, mahasiswa hingga organisasi penyandang disabilitas.
Mengusung tema “Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan serta Kerja Sama yang Baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Masyarakat Tahun 2026”, sosialisasi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas dan kebersamaan.
Baca Juga: Sosialisasikan Perda Persampahan, Fauzi Ajak Warga Jaga Kebersihan dan Manfaatkan Bank Sampah
“Solidaritas menjadi kunci utama dalam menumbuhkan rasa saling memiliki, tolong-menolong, kepedulian terhadap sesama dan terciptanya persaudaraan sebagai mitra strategis dalam membangun daerah,” katanya.
Menurut Andry, beragam tantangan yang dihadapi masyarakat tidak mungkin diselesaikan pemerintah seorang diri. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk organisasi kemasyarakatan.
Karena itu, kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi, pertukaran informasi sekaligus penyusunan langkah strategis dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara yang maju, unggul dan berkelanjutan.
BNNK Batubara: Narkoba Seperti Penjajahan
Peringatan paling keras datang dari Kepala BNNK Batubara AKBP Arnis Syafni Yanti, SE, MM. Saat menyampaikan materi mengenai pembangunan karakter dan wawasan kebangsaan, dia menyoroti ancaman peredaran narkoba yang dinilai telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Arnis bahkan menggambarkan ancaman narkoba saat ini layaknya bentuk penjajahan baru.
“Saat ini kita sedang dijajah. Bukan oleh Jepang atau Belanda, tetapi penjajahan saat ini lebih parah dari penjajahan terdahulu, yakni oleh peredaran narkoba,” tegasnya.
Baca Juga: 130 Penumpang Belum Ditemukan! Basarnas Kerahkan 15 Armada Cari Korban Virgo Transport 8
Menurut Arnis, narkoba tidak mengenal batas usia, gender maupun profesi. Siapa pun dapat menjadi sasaran, sementara dampaknya tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia.
Dia juga menyoroti semakin beragamnya modus peredaran narkoba dan kemudahan akses untuk mendapatkannya, termasuk munculnya istilah “paket hemat”.
Kondisi tersebut, menurut Arnis, tidak boleh dianggap sebagai persoalan orang lain. Masyarakat harus berhenti bersikap cuek dan apatis.
“Jangan ada pikiran, biarlah anak orang lain yang terkena, yang penting anak saya tidak. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Arnis mendorong organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan mengambil peran lebih aktif dengan tidak memberikan ruang bagi peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.
“Bagaimana kita bisa mencintai tanah air kalau kita tidak bisa berpikir normal?” katanya.
Ormas Dinilai Punya Peran Strategis
Sementara itu, Guru Besar sekaligus dosen UIN Sumatera Utara dan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumut, Prof Dr H Arifinsyah, M.Ag, S.Ag, mengulas pentingnya penguatan karakter dan wawasan kebangsaan di tengah tantangan global.
Arifinsyah menekankan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.
“Tidak akan merdeka negara ini kalau tidak ada ormas,” tegasnya.
Menurut dia, keberagaman Indonesia bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang harus terus dirawat. Kekayaan budaya, bahasa, suku, agama dan wilayah merupakan modal sosial yang dapat menjadi fondasi kokoh bagi persatuan.
Karena itu, dia mendorong revitalisasi kearifan lokal sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan global, termasuk dalam berbagai sektor strategis pembangunan.
Baca Juga: Jalan Nasional di Langkat Dikeluhkan, RDP Desak Perbaikan Segera Dilanjutkan
Dalam laporan panitia, P Simanjuntak dari Kesbangpol Sumut menyebutkan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, UU Nomor 17 Tahun 2013, Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan serta Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/287/Kpts/2023 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi dengan organisasi kemasyarakatan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Sumatera Utara yang maju, unggul dan berkelanjutan. (lib/han)
Editor : Johan Panjaitan