Bantah Ada Suap Seleksi Casis Brigadir di Poldasu
MEMBERI KETERANGAN: Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo memberikan keterangan kepada wartawan saat gelar kasus di Mapoldasu, beberapa waktu lalu.
MEDAN-Kekisruhan dalam seleksi calon siswa Brigadir Polri Formasi 2015 yang dilaksanakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) membuat aktivitas suap mencuat. Kepala Poldasu, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo mengaku memproses dugaan kasus suap yang melibatkan oknum Poldasu AKBP Tetra Darma Riawan. Disebutnya, panggilan untuk pemeriksaan kepada AKBP Tetra Darma Riawan yang disebut sebagai oknum perwira yang bertugas di Yanma Polda Sumut itu menerima uang Rp480 juta untuk meluluskan 2 orang calon siswa Brigadir Polisi.
“Saya DPO kan dia karena dia belum juga dapat diperiksa,” tegas Kapoldasu singkat saat di Mapoldasu, Jumat (5/6) siang.
Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten itu juga menyebut kalau penetapan DPO itu karena AKBP Tetra juga tidak kunjung masuk dinas. Untuk itu, disebutnya kalau keberadaan AKBP Tetra juga belum diketahui.
Kalau nantinya, kata jenderal bintang dua itu, pihaknya sudah menemukan AKBP Tetra, maka akan langsung diperiksa dan melakukan penindakkan tegas. “Kepada korban silahkan melapor. Akan kita jadikan tersangka,” tegasnya.
Disinggung apakah itu tergolong suap, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo menyebutkan itu belum tergolong dalam suap. Begitu juga ketika disinggung bila calon siswa Brigadir Polri yang mengaku memberi uang kepada AKBP Tetra itu lulus seleksi, disebut Kapoldasu itu tidak termasuk suap, apabila pihak yang memberi uang tidak keberatan.
“Panitia seleksi juga sudah kita periksa di Profesi Pengamanan (Propam). Pemeriksaan karena kita menilai mereka lalai,” tandas Kapoldsu mengakhiri keterangannya.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf menjelaskan kalau kelalaian panitia seleksi yang diperiksa Propam itu, karena hasil tes mentahnya ditampilkan di layar. Disebutnya, sesuai prosedur, seharusnya hasil tes tersebut bisa ditampilkan di layar setelah melalui rumus yang sudah ditetapkan dan diterapkan di seluruh Indonesia. Namun, Helfi tidak menjelaskan jumlah dan identitas Panitia Seleksi yang diperiksa di Propam. (ain/azw) Editor : Redaksi