sumutpos.jawapos.com – Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengedepankan sistem transfer tunai langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.
Melansir Instagram @lambegosiip, Kamis (11/6/2026), Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial ke dalam sistem yang lebih terpusat. Dalam skema baru tersebut, bantuan akan lebih banyak disalurkan dalam bentuk transfer tunai langsung kepada penerima.
"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," ujar Luhut.
Baca Juga: Mentan Amran Ingatkan Anak Muda: Struggle Now atau Enjoy Now, Pilihan Hari Ini Menentukan Masa Depan
Menurutnya, perubahan mekanisme ini akan didukung oleh pengembangan Digital Single ID, sebuah sistem identitas digital terpadu yang menjadi fondasi transformasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Luhut menjelaskan, integrasi data melalui Digital Single ID memungkinkan pemerintah mengidentifikasi penerima bantuan secara lebih akurat. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan meminimalkan potensi kesalahan data.
Pemanfaatan teknologi AI juga akan membantu pemerintah dalam mengelola, memverifikasi, serta mengelompokkan data masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi secara lebih rinci. Melalui sistem tersebut, berbagai program bantuan diharapkan dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Seri III Ladies Pool League Sumut 2026 Dimulai, POBSI Sumut Konsisten Gelar Kejuaraan
Pemerintah menargetkan Digital Single ID mulai dapat digunakan secara bertahap pada akhir tahun ini. Kehadiran sistem tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola bantuan sosial nasional yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Selain mempercepat proses penyaluran bantuan, digitalisasi data juga diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih penerima manfaat serta meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan berbasis data di masa mendatang.
Rencana pemerintah mengubah skema bantuan sosial menjadi transfer tunai langsung berbasis Digital Single ID dan kecerdasan buatan (AI) memicu beragam respons dari warganet.
Baca Juga: Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 8 PMI ke Malaysia, 5 Orang Jadi Tersangka
Sebagian netizen menyambut positif langkah tersebut karena dinilai dapat mengurangi kebocoran anggaran dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Kalau datanya sudah terintegrasi dan penerimanya tepat sasaran, ini terobosan yang bagus. Yang penting transparan dan bisa diawasi," tulis netizen di platform X.
Komentar senada juga disampaikan netizen lain yang berharap sistem digital dapat menghilangkan praktik penerima bantuan ganda.
"Selama ini sering ada yang mampu masih dapat bansos, sementara yang lebih membutuhkan malah tidak terdaftar. Semoga sistem baru bisa memperbaiki itu," ujarnya.
Baca Juga: Tiga Bangunan Bekas Restoran Paripurna di Petisah Terbakar
Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan angka bantuan rata-rata Rp5,4 juta per orang yang disampaikan pemerintah.
"Rp5,4 juta itu per tahun atau sekali transfer? Masyarakat perlu penjelasan yang lebih rinci agar tidak salah paham," komentar netizen lagi.
Secara umum, mayoritas warganet mendukung modernisasi sistem bantuan sosial, namun berharap implementasinya dilakukan secara transparan, aman, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.(lin)
Editor : Redaksi