MEDAN, SUMUT POS- Pengamat politik dan pemerintahan, Rafriandi Nasution, menilai kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang menerapkan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi kebutuhan efisiensi bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah dinamika geopolitik global.
Menurut Rafriandi, kebijakan tersebut tidak terlepas dari dampak konflik internasional, khususnya ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi dunia.
“Kebijakan WFH satu hari bagi ASN ini merupakan langkah pemerintah untuk mengantisipasi efisiensi atau penghematan BBM akibat dampak dari konflik global, termasuk serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran,” ujar Rafriandi saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan serupa juga telah lebih dahulu diterapkan oleh sejumlah negara di kawasan Asia, seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand, bahkan Iran sendiri disebut telah lebih dulu memberlakukan skema kerja jarak jauh saat konflik mulai memanas.
Secara nasional, lanjut Rafriandi, penerapan WFH direncanakan dilakukan pada hari Jumat. Pemilihan hari tersebut dinilai efektif karena durasi kerja yang relatif lebih pendek, sehingga berpotensi menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen.
“Secara nasional, WFH dipilih pada hari Jumat. Ini diperkirakan dapat menghemat hingga 20 persen penggunaan BBM karena hari kerja yang lebih singkat,” katanya.
Namun demikian, implementasi kebijakan ini tetap memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah. Setiap provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan penerapan WFH berdasarkan kajian efektivitas dan kebutuhan efisiensi energi di wilayah masing-masing.
Meski demikian, Rafriandi menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku untuk sektor pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat. Layanan penting seperti rumah sakit pemerintah, aparat keamanan, serta layanan administrasi strategis tetap berjalan seperti biasa.
“Untuk sektor pelayanan langsung kepada masyarakat, WFH tidak berlaku. Misalnya rumah sakit pemerintah, TNI, Polri, pelayanan terpadu satu pintu, imigrasi, hingga bea cukai tetap harus beroperasi normal,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, kebijakan WFH juga tidak diberlakukan. Pemerintah tetap memprioritaskan pembelajaran tatap muka dengan berbagai pertimbangan, termasuk keberlanjutan program-program pendidikan dan layanan siswa.
Rafriandi menambahkan, kebijakan WFH di hari Jumat juga memiliki dampak sosial yang cukup signifikan. ASN berpotensi mendapatkan waktu libur lebih panjang yang dapat dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga atau melakukan aktivitas rekreasi.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan adanya potensi dampak negatif bagi pegawai. Menurutnya, bekerja dari rumah dapat meningkatkan pengeluaran pribadi, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga biaya listrik dan internet.
“Di satu sisi negara bisa menghemat, tapi di sisi lain pengeluaran ASN bisa meningkat. Biaya makan, listrik, WiFi, hingga pulsa akan bertambah. Jadi ada konsekuensi ekonomi di tingkat individu,” ungkapnya.
Ia juga menilai bahwa sektor usaha berbasis layanan antar makanan dan minuman justru berpotensi mengalami peningkatan permintaan selama kebijakan WFH berlangsung.
Lebih lanjut, Rafriandi menyarankan agar pemerintah terus mengevaluasi kebijakan WFH secara berkala. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah optimalisasi penggunaan transportasi berbasis listrik untuk ASN.
Menurutnya, penyediaan bus listrik sebagai transportasi khusus pegawai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan konsumsi BBM tanpa harus mengurangi kehadiran fisik di kantor.
“WFH sebenarnya bisa diminimalkan jika pemerintah menyediakan fasilitas transportasi seperti bus listrik bagi ASN. Misalnya satu OPD memiliki satu bus listrik yang terjadwal. Ini bisa meningkatkan disiplin sekaligus menghemat energi,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya perubahan pola pikir ASN agar lebih terbuka terhadap penggunaan transportasi umum berbasis listrik, yang dinilai masih belum optimal karena faktor kebiasaan dan kenyamanan.
Di akhir pernyataannya, Rafriandi menekankan bahwa keberhasilan kebijakan WFH tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada kedisiplinan individu ASN dalam menjalankan tugasnya dari rumah.
“Intinya, WFH harus didukung oleh kedisiplinan diri dan tetap menjaga kesehatan. Tanpa itu, kebijakan ini tidak akan berjalan efektif,” pungkasnya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe