KARO, Sumutpos.jawapos.com– Desakan agar pemerintah memberikan perhatian serius kepada para korban kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo kembali menguat.
Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memenuhi aspirasi masyarakat, khususnya para orang tua siswa yang terdampak kasus keracunan MBG.
Desakan itu disampaikan Iriani saat membawa hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat dan orang tua korban dalam pertemuan dengan BGN Pusat di Jakarta, Senin (14/9).
Baca Juga: Punya Firasat Kuat! 6 Zodiak Ini Konon Bisa Rasakan Bahaya Sebelum Terjadi
Iriani menegaskan, kedatangan delegasi DPRD Karo yang turut didampingi anggota DPR RI tersebut bukan untuk mencari panggung maupun pencitraan. Mereka datang membawa langsung keluhan dan aspirasi masyarakat yang terdampak persoalan MBG.
“Pada prinsipnya, kami datang bukan untuk mencari panggung atau pencitraan. Kami membawa aspirasi dan jeritan hati masyarakat Kabupaten Karo, khususnya orang tua dan pelajar yang menjadi korban,” tegas Iriani.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah pemberian kompensasi atau bantuan khusus bagi para korban.
Menurut Iriani, dampak kasus keracunan tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Anak-anak yang menjadi korban juga menghadapi tekanan psikologis, sementara sebagian di antaranya harus menjalani perawatan berulang hingga keluar-masuk rumah sakit.
Kondisi tersebut turut membebani keluarga korban secara ekonomi. Terlebih, sebagian besar orang tua siswa yang terdampak menggantungkan penghasilan sebagai petani dan buruh tani.
Baca Juga: Hendra Cipta Desak KPPG Karo dan Medan Dicopot
“Ini murni aspirasi masyarakat dan harus menjadi perhatian khusus BGN Pusat. Para korban mengalami dampak yang tidak sedikit, baik dari sisi kesehatan, psikologis maupun ekonomi keluarga,” ujarnya.
Evaluasi Tata Kelola MBG
Aspirasi DPRD Karo tersebut diperkuat anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, yang ikut mendampingi delegasi dalam pertemuan dengan BGN.
Rapidin meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG. Hal itu dinilai penting setelah muncul persoalan serius, termasuk kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa di dua sekolah di Berastagi pada 13 Agustus lalu.
Menurut Rapidin, keberlanjutan program MBG juga perlu dievaluasi apabila persoalan yang muncul di lapangan tidak segera mendapatkan penyelesaian.
“Kalau keberadaan MBG tetap dilanjutkan, setidaknya formula dan tata kelolanya harus diubah,” tegasnya.
Baca Juga: Kerak Gosong di Wajan Stainless Steel Bikin Kesal? Coba Trik 3 Menit Ini, Hasilnya Bikin Kaget
Salah satu opsi yang disampaikan Rapidin adalah mengubah mekanisme bantuan dengan memberikan uang tunai secara langsung kepada orang tua siswa.
Menurutnya, skema tersebut dapat dipertimbangkan dengan melihat kondisi dan kebutuhan masing-masing pelajar. Dengan demikian, bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
“Tidak semua pelajar mungkin membutuhkan MBG. Harus ada pemilahan siapa yang layak menerima dan siapa yang tidak, sehingga anggaran dapat diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan yang lebih mendesak,” katanya.
Rapidin menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tersebut tidak justru melahirkan persoalan baru.
Baca Juga: 30 Siswa SMKN 1 Merdeka Masih Dirawat Usai Santap MBG
Pertemuan DPRD Karo dengan BGN Pusat itu menjadi bagian dari upaya membawa langsung suara masyarakat dan orang tua korban ke tingkat pemerintah pusat. Harapannya, persoalan yang terjadi tidak berhenti pada evaluasi, tetapi berujung pada penyelesaian dan bentuk perhatian nyata bagi para korban. (deo/han)
Editor : Johan Panjaitan