MEDAN, Sumutpos.Jawapos.com - Pengamat Politik Universitas Islam Sumatera Utara, Rafriandi Nasution mengatakan jika polemik perpindahan empat pulau dari Aceh ke Sumut menjadi perdebatan Administratif maupun politik.
"Saya kira jadi perdebatan Administratif dan politik jadinya di publik secara luas, yang mengakibatkan ada teori aksi dan reaksi. Diawali kunjungan Bobby Nasution yang menemui Mualem Gubernur Aceh,yang sesudah itu memunculkan Berbagai reaksi yang meluas," ucapnya.
Rafriandi menyebut, seharusnya hal ini merupakan memiliki implikasi luas dari sebuah keputusan besar yang harus di eksekusi. Bisa juga diawali dalam komunikasi informal karena sekarang ini para gubernur sudah merasa saling kenal dan mengenal satu sama lain lewat kegiatan retreat yang beberapa waktu yang lalu di Magelang.
Kemudian yang kedua bisa lewat pertemuan formal, Gubernur bisa menunjuk staf ahlinya atau diawali melakukan rapat Forkompinda Provsu untuk mendapat berbagai pertimbangan dan antisipasi serta penguatan penguatan informasi dari berbagai latar belakang dan kondisi politik terkini.
Dan yang ketiga, Bobby Nasution selaku Gubernur yang merupakan kader Partai Gerindra seharusnya juga menyampaikan informasi tentang hal 4 pulau surat Kemendagri ini ke DPP Gerindra, agar keputusan yang diambil Gubernur tidak merepotkan partai terutama Presiden Prabowo Subianto.
"Saya tidak tahu apakah langkah-langkah tersebut diatas ada dilakukan Bobby Nasution selaku Gubernur atau bahkan merupakan inisiatif sendirian. Kalau pun itu dikerjakan Bobby Nasution tentu sudah ada arahan sebelumnya dari Mendagri atau pihak lain yang memang punya kepentingan sebelumnya sudah melakukan interaksi ke wilayah Singkil atau Aceh dengan membawa investor,"ucap Rafriandi.
Lanjut Rafriandi, sekarang yang timbul di publik adalah sudah semakin meluas pembahasannya. Bahkan Sufmi DASCO selaku Ketua harian DPP Gerindra sudah mengkonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto pekan depan akan mengambil keputusan untuk kasus 4 pulau tersebut termasuk akan menerima laporan dari Mendagri pada kesempatan yang sama.
Jadi, keputusan yang diambil Prabowo Subianto Pekan Depan akan bermuara kepada tiga, yang pertama mengembalikan keempat pulau yakni. pulau lipan, pulau panjang, pulau mangkir besar dan kecil kepangkuan Provinsi Aceh sepenuhnya, berdasarkan kajian historis dan latar belakang lainnya termasuk politik, mengikuti keputusan Kemendagri no.300.2.2.2138 yang diperkuat dengan adanya Keputusan Presiden.
Yang ketiga diambil alih pemerintah pusat sesuai pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan Air yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Baca Juga: Terkuak di RDP Komisi II, Kebijakan Parkir Bulanan RS Pirngadi Disebut Tak Pernah Melibatkan Dokter dan Pegawai
"Saya kira itu pilihan yang tersedia,agar semua wajah tidak ada yang tertampar dan pemenangnya tetap Prabowo Subianto sebagai jalur penengah terhadap keputusan tersebut,"ucap Rafriandi.
Kemudian untuk pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua DPRD Sumut, Erny Arianti Sitorus, Rafriandi mengatakan, jika keputusan pengambilan pulau tersebut, sudah ada dibicarakan oleh DPRD Sumut. Pernyataan ketua DPRD Sumut itu tentang akan mempertahankan keputusan yang diambil Gubernur Sumut melalui SK Mendagri diatas, karena Ketua DPRD Sumut seharusnya mengambil keputusan secara kolektif kolegial.
"Jadi ketua DPRD Sumut harus bisa mempertanggungjawabkan setiap yang diucapkan nya agar tidak menimbulkan semakin panas ruang publik,"ucap Rafriandi.(san/han)
Editor : Redaksi